Keputusan ini muncul sebagai upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah setelah rencana pinjaman daerah sebesar Rp 10 miliar ditangguhkan, sehingga pemkab perlu menata ulang ruang anggaran agar pembangunan infrastruktur dan layanan publik tetap berjalan.

Kesepakatan tersebut disampaikan seusai pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Rabu (26/11) di Gedung Bale Gekekat, Larantuka.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan pilihan mudah, tetapi diperlukan untuk menjaga stabilitas APBD di tengah tekanan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Flores Timur sekaligus Ketua TAPD, Petrus Pedo Maran, menjelaskan bahwa penyesuaian TPP tidak dilakukan dengan memotong besaran per bulan, melainkan melalui pengurangan jumlah bulan pembayaran TPP dalam satu tahun anggaran.

Artikel TPP ASN Dipangkas, Pemerintah dan PGRI Cari Titik Tengah Kebijakan pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Rapat ini dipimpin oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena, didampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Kepala BKN, dan jajaran Forkopimda NTT.

Hadir pula secara daring tiga menteri strategis, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Kepala BP2MI Abdul Kadir Kading.

“Kita tidak ingin NTT hanya jadi penonton di rumah sendiri. Program pusat harus benar-benar dieksekusi dengan cepat, tepat, dan terukur.” Ungkap Melki Laka Lena

Beberapa pokok bahasan utama dalam rapat ini menjadi indikasi arah kebijakan NTT ke depan antara lain ;

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh sekolah

Percepatan DAK Spesifik Grant Pendidikan, menarget sekolah-sekolah 3T

Artikel Koordinasi Lintas Kementerian, NTT Bersiap Tancap Gas Jalankan Agenda Nasional pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Acara digelar Selasa pagi (27/5/2025) di halaman Kantor Bupati Lembata. Para ASN dari seluruh instansi Pemkab Lembata turut hadir dengan penampilan devile tiap OPD yang memukau.

“Ini bukan sekadar seremonial, tapi momentum kebangkitan ASN sebagai pelayan publik dan perekat bangsa,” ujar Bupati Tuaq dalam amanatnya.

Penyerahan SK ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan masyarakat. Bupati berharap ASN makin sadar akan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik.

“Jangan terjebak romantisme masa lalu. Kita butuh keberanian menjawab tantangan zaman dengan inovasi dan kedisiplinan,” tegasnya.

Bupati Kanis juga menekankan pentingnya ASN untuk adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Artikel Bupati Lembata Serahkan 463 SK PPPK pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Bupati Flores Timur, Ir. Anton Doni Dihe, yang didampingi Ignas Boli Uran, S.Fil, memimpin langsung pengambilan sumpah dan janji jabatan.

Para penjabat kepala desa yang dilantik berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan di berbagai desa di daratan Flores Timur, Solor, dan Adonara.

Dari Kecamatan Ile Boleng, Adonara, beberapa nama kembali dipercaya menduduki jabatan yang sama, di antaranya Paskalina Niga Bolen (Desa Dokeng), Kristina Ata Soge (Desa Nelebelolong), dan Yeremias Masan Kian (Desa Nelelamawangi 2).

Dalam sambutannya, Bupati Anton Doni menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan dana desa.

“Desa adalah tempat di mana urusan uang begitu dominan, dengan segala konsekuensi baik dan buruknya. Uang memang bisa membawa kita setengah ke surga, tapi juga setengah ke neraka,” ujarnya.

Artikel Bupati Flores Timur Lantik 33 Penjabat Kepala Desa, Ingatkan Soal Integritas pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Sebanyak 4.551 ASN dan 1.869 PPPK belum menerima hak mereka akibat kendala teknis dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD RI).

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende, Fransisco Frasailes S.E, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh sulitnya akses ke SIPD RI, yang merupakan sistem nasional yang digunakan untuk pengelolaan anggaran daerah.

“Saat ini seluruh transaksi keuangan, termasuk gaji pegawai, harus melalui SIPD RI. Namun, karena banyak daerah yang mengakses sistem ini secara bersamaan, terjadi antrean yang memperlambat proses,” jelas Fransisco dalam keterangannya kepada liputanflores.com melalui sambungan telepon, 4 Februari 2025

Menurutnya, permasalahan serupa kerap terjadi setiap akhir dan awal tahun, mengingat semua daerah di Indonesia bergantung pada sistem yang sama.

Upaya untuk melakukan pembayaran secara manual sempat dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi tidak disetujui.

Jika pembayaran manual diperbolehkan, gaji pegawai mungkin sudah bisa cair sejak pertengahan atau bahkan awal Januari.

“Aturan tetap harus diikuti, sehingga kami harus menunggu sampai bisa masuk ke sistem,” Ungkapnya

Fransisco memastikan bahwa saat ini kendala teknis telah teratasi, dan proses pembayaran gaji ASN serta PPPK di Kabupaten Ende akan segera dilakukan.

“Administrasi di SIPD RI sudah selesai, sehingga pembayaran bisa dilakukan dalam minggu ini” Jelasnya

Kami juga mengimbau bendahara di setiap OPD untuk segera menyelesaikan administrasi masing-masing agar pencairan gaji tidak tertunda lagi

Dengan kepastian ini, para pegawai di lingkup Pemkab Ende diharapkan bisa segera menerima hak mereka dalam waktu dekat.

Artikel Gaji 6.420 ASN dan PPPK di Kabupaten Ende Tertunda, Pemda Pastikan Dibayar Pekan Ini pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.