Desakan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Nasdem, Yani Kota, dalam wawancara khusus dengan liputanflores.com, selasa malam (5/8), pukul 19.30 WITA.

“Penetapan Ende sebagai tuan rumah ETMC 2025 adalah hasil sah kongres Asprov PSSI NTT. Masyarakat sudah menyambutnya dengan antusias. Pembatalan sepihak sangat melukai hati warga,” ujar Yani.

Ia menilai, keputusan pembatalan yang belum disertai alasan transparan menjadi sumber kekecewaan mendalam bagi publik Ende.

Menurutnya, turnamen bergengsi antar-kabupaten se-NTT itu bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga simbol identitas daerah dan semangat kolektif masyarakat.

Fraksi Nasdem mendorong Asprov PSSI NTT untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

“Kami harap ETMC 2025 dikembalikan ke Ende demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga sepak bola daerah,” kata Yani.

Terkait anggaran penyelenggaraan, Yani menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif untuk mengambil langkah strategis.

Namun, hingga kini, DPRD dan Pemerintah Daerah belum pernah duduk bersama membahas rencana pembiayaan turnamen tersebut.

“Seharusnya ada koordinasi intensif agar tidak terjadi mispersepsi. Belum ada pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Masyarakat Kabupaten Ende saat ini menunggu kejelasan. Fraksi Nasdem pun menilai, jika tidak ada tindak lanjut konkret, publik akan menganggap proses ETMC telah dipolitisasi

Artikel Fraksi Nasdem DPRD Ende Desak ETMC 2025 Kembalikan ke Ende pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Namun, menurut mantan aktivis PMKRI Ende, Rian Laka, penyebab utama bukan pada Askab Ende maupun Asprov PSSI NTT, melainkan pada lemahnya komunikasi politik antara Bupati dan DPRD Ende.

Rian menyebut, dalam dunia sepak bola, perubahan keputusan tuan rumah bukan hal baru.

“Bahkan di level internasional, pembatalan bisa terjadi jika ada faktor politis dan teknis yang tidak terpenuhi,” ujarnya.

Dalam konteks ini, menurutnya, Bupati Ende Benediktus Tote Badeoda terlalu reaktif dalam menyalahkan Asprov.

Ia menegaskan bahwa ETMC bukan sekadar seremoni politik, tetapi proyek kolektif lintas lembaga, termasuk DPRD yang punya peran krusial dalam menyetujui anggaran.

“Kalau DPRD tidak sepakat soal anggaran, ETMC di Ende jelas mustahil,” kata Rian.

Kurangnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, menurut Rian, menciptakan keraguan di tingkat provinsi.

PSSI NTT melalui Komite Eksekutif-nya pun memilih untuk membatalkan keputusan Kongres sebelumnya yang menunjuk Ende.

Artikel Bukan Salah Askab Ende, Rian Laka Soroti Lemahnya Komunikasi Bupati Ende soal ETMC 2025 pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.