Di tengah polemik tersebut, kasus ini kini sedang dalam proses penyelidikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang.

Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTL/96/II/2026/BARESKRIM tertanggal 27 Februari 2026.
Pelapor bernama Kristian Sony melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, turut serta, turut membantu, hingga penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam laporan tersebut, sejumlah nama ikut disebut, di antaranya Erwin Kadiman Santosa alias Santosa Kadiman, Maria Fatmawaty Naput, Paulus Grans Naput, hingga pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

Artikel Fungsionaris Adat Nggorang Jadi Sorotan Setelah Dua Alas Hak SHM Keranga Terungkap pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Polemik kini mengerucut pada penerapan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, khususnya terkait mekanisme pembatalan produk hukum pertanahan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan.

Florianus Surion Adu, selaku kuasa dari Muhamad Rudini (ahli waris Alm. Ibrahim Hanta) menegaskan bahwa pihaknya merujuk pada Pasal 40 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 yang secara jelas menyatakan bahwa dokumen berita acara pelaksanaan eksekusi tidak diperlukan apabila tanah telah dikuasai secara fisik oleh pemohon.

“Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa berita acara pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diperlukan apabila tanah yang menjadi objek sengketa telah dikuasai oleh pemohon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik tanah disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi serta diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat.,” kata Florianus, Jumat, (6/3/2026).

Artikel Putusan MA Menang, Tapi Administrasi Tersendat: Dugaan Oknum BPN Persulit Pengurusan Tanah Mencuat pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTL) Nomor: STTL/96/II/2026/BARESKRIM, tertanggal 27 Februari 2026. Pelapor berinisial S melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi pada 31 Januari 2017 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Dalam laporan itu, sejumlah nama yang sebelumnya berperkara dalam sengketa perdata Keranga kembali disebut, yakni Erwin Kadiman Santosa alias Santosa Kadiman, Maria Fatmawati Naput, Paulus Grans Naput, serta pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

“Laporan pidana tersebut merujuk pada dugaan pelanggaran Pasal 391 jo Pasal 20 jo Pasal 21 jo Pasal 58 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan pemalsuan surat, turut serta, turut membantu, serta penyalahgunaan kewenangan,” kata S, Sabtu siang, (28/2/2026).

Artikel Sengketa Tanah Keranga Labuan Bajo Inkracht, Santosa Kadiman dkk Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Pemalsuan Surat pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Dikutip dari beberapa pemberitaan media online bahwa selain doyan terlibat dalam sejumlah sengketa tanah, Imam katolik ini juga sering mempidanakan umatnya sendiri untuk masuk ke jeruji besi.

Dikutip dari media online iNews Flores.id yang terbit pada Jumat 5 Desember 2025  bahwa Pater Marsel Agot, SVD pernah melaporkan Rahardjo ke Polres Manggarai Barat atas kasus dugaan penipuan. Namun laporan Pater Marsel Agot SVD itu kemudian dihentikan atau SP3 oleh polisi karena tidak memenuhi unsur pidana.

Diberitakan media tersebut bahwa Pater Marsel Agot SVD justru lebih dulu dilaporkan oleh Rahardjo jauh sebelum ia melaporkan Rahardjo dengan dugaan penipuan dan penggelapan.

Masih dikutip iNews Flores.id bahwa laporan terhadap Pater Marsel Agot SVD ini dilayangkan oleh Rahardjo melalui kuasa hukumnya, Irjen Pol (Purn) Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si, dan teregister dalam LP/B/151/VII/2025/SPKT/Polda NTT tertanggal 29 Juli 2025.

Kuasa hukumnya Rahardjo, Irjen Pol (Purn) Drs. I Wayan Sukawinaya sebagaimana dikutip iNews Flores.id menjelaskan bahwa kasus  dugaan penipuan dan penggelapan oleh Pater Marsel Agot berawal ketika terlapor Pater Marsel Agot mengaku memiliki tanah di Wae Cicu Timur seluas 10.400 m².

Saat itu Marsel Agot juga menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Nelce Tarapanjang. Ia juga berjanji akan menghadirkan pemilik sah dalam proses transaksi. Namun, selama hampir 10 bulan, pemilik yang dijanjikan tak kunjung dihadirkan.

Pada 2019, Rahardjo akhirnya menemui langsung Nelce Tarapanjang bersama suaminya, I Made Susila, di Bali dengan membawa SHM yang sebelumnya ditunjukkan. Dari pertemuan itu, Rahardjo mengaku terkejut karena pemilik sah menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapa pun, termasuk kepada Pastor Marsel Ogot.

Karena tetap berminat, Rahardjo kemudian membeli tanah tersebut langsung dari pemilik sah melalui prosedur hukum di hadapan notaris. Semebtara total dana yang telah dikeluarkan Rahardjo disebut mencapai Rp1.020.000.000 kepada Pastor Marsel Agot SVD. Kuasa hukum Rahardjo menilai dana yang telah dibayarkan kepada Pastor Marsel Agot SVD patut diduga sebagai bentuk penggelapan.

Kemudian pada awal Februari 2026, Pater Marsel Agot SVD Kembali melaporkan umatnya yang lain yakni Alosius Oba dan kawan kawan kawannya. Mereka laporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong melalui pemberitaan media online. Kasus ini sedang dilidik oleh Polres Manggarai Barat.

Pater Marsel Agot juga miliki sejumlah bisnis yakni Hotel Perundi di sekitaran kawasan Bandara Komodo dan SPBU Sernaru di Labuan Bajo.

Dikutip dari detikbali yang terbit pada edisi Jumat 27 Juni 2025 PT. Perundi Unit SPBU Perundi Sernaru pernah melakuakn pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada terhadap Ferdinandus Darling.

Ferdinandus Darling padahal sudah bekerja selama 12 tahun sebagai Operator SPBU Pertamina Sernaru.

Mirisnya, Ferdinandus yang mengalami kecelakaan pada jam kerja yakni ditabrak mobil saat bekerja mengisi bahan bakar minyak ditempat ia bekerja. Sayangnya, setelah sembuh dari kecelakaan Ferdinandus yang berniat untuk bekerja kembali justeru ditolak oleh perusahan SPBU Sernaru.

Ferdinandus sudah tiga kali menemui perusahaan agar dia dipekerjakan kembali, yaitu pada 13 November 2023, 3 Februari, dan 4 Maret 2024. Namun, PT Prundi Unit SPBU Prundi Sernaru menolak mempekerjakan Ferdinandus dengan alasan sudah ada penggantinya.

“Permintaan tersebut tidak diladeni atau ditolak oleh pihak perusahaan karena alasan sudah ada pengganti sejak korban mengalami kecelakaan kerja,” ungkap Sintus F Jemali, kuasa hukum Ferdinandus, Jumat (27/6/2025) sebagaimana dikutip media online detikbali.

Sintus menjelaskan, Ferdinandus bekerja di PT Prundi Unit SPBU Prundi Sernaru mulai 27 April 2010 hingga 19 Februari 2022 atau pada hari mengalami kecelakaan kerja tersebut. Ferdinandus bekerja belasan tahun di perusahaan tersebut berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor:57/PERUNDI/V B/2010.

Media ini mencoba menghubungi Pater Marsel Agot untuk mengkonfirmasi beberapa hal yang diberitakan. Namun, hingga berita ini terbit, pesan yang dikirim dan panggilan seluler tida menjawab. Media ini terus berupaya untuk mengkonfirmasi dan memberikan ruang klarifikasi untuk memenuhi prinsip keberimbangan atau cover both side.

Artikel Rekam Jejak Sengketa Tanah dan Laporan Hukum Pater Marsel Ogot Kembali Jadi Sorotan Publik Labuan Bajo pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.