Dana tersebut sejatinya dialokasikan untuk pembayaran rekanan proyek di 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyelesaikan proyek mereka 100% sesuai kontrak.

Namun hingga kini, pembayaran belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.

Kepala Kejari Ende, Zulfahmi, MH, dalam konferensi pers Kamis (24/4), menyebutkan bahwa penyelidikan dimulai melalui Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-04/N.3.14/Fd.1/03/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

“Kami mendalami alasan mengapa pembayaran tidak dilakukan meskipun pekerjaan sudah selesai,” tegasnya.

Dalam proses awal, tim pidana khusus Kejari telah meminta keterangan lima pejabat strategis, termasuk Kepala Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, PUPR, serta Bidang Anggaran BPKAD Ende.

Artikel Kejari Ende Selidiki Dugaan Pengalihan DAK & DAU Rp 49 Miliar, 22 OPD Belum Dibayar Meski Proyek Rampung pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, menyatakan bahwa mayoritas pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten dan kota, belum memiliki kemandirian fiskal yang kuat.

Pemangkasan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 18,3 triliun, yang selama ini banyak digunakan untuk belanja modal seperti pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.

“Pemda sangat mengandalkan DAK Fisik untuk belanja modal. Pemangkasan ini tentu berdampak pada pembangunan daerah, terutama bagi yang masih sangat bergantung pada transfer pusat,” ujar Armand, Sabtu, 8 Februari 2025

Instruksi Presiden dan Dampaknya

Efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Artikel Pemangkasan Anggaran Transfer Daerah Tantangan bagi Kemandirian Fiskal Pemda pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.