Foto tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi dari publik. Namun, sejumlah pihak menilai narasi yang berkembang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Tokoh muda NTT, Djolan Rinda, meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menilai informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, foto yang viral tersebut justru menunjukkan kepedulian Gubernur NTT terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung saat kunjungan kerja berlangsung.

“Yang berkembang di media sosial itu merupakan framing yang kurang baik oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin menjatuhkan kerja-kerja nyata Gubernur NTT. Padahal beliau sedang mencatat berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat melalui handphone pribadinya,” ujar Djolan Rinda.

Artikel Viral Gubernur NTT Catat Keluhan Warga Lewat HP Saat Kunjungan Wapres, Tokoh Muda Minta Masyarakat Bijak Bermedsos pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Akibat peristiwa tersebut, puluhan desa dilaporkan terisolir karena akses jalan tertutup material longsor dan kendaraan tidak dapat melintas secara normal.

Sejumlah desa yang terdampak antara lain Desa Wolokaro, Desa Jejaraja, Desa Wawonato, Desa Woroapa, Desa Mbotutenda, Desa Nuaja, Desa Jamokeasa, Desa Wologai, Desa Wologai Dua, Desa Boafeo, hingga Desa Kembirangga Selatan.

Menanggapi kondisi tersebut, tokoh muda Ende, Djolan Rinda, mendesak Pemerintah Kabupaten Ende agar segera mengambil langkah cepat untuk membersihkan material longsor yang menutup badan jalan.

Menurut Djolan, keterlambatan penanganan dapat berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat, terutama dalam hal mobilitas dan perputaran ekonomi di wilayah yang terdampak.

“Pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi sejak dini. Jika cuaca buruk terjadi di ruas-ruas jalan yang rawan longsor, mestinya alat berat sudah ditempatkan di lokasi strategis agar ketika terjadi longsor bisa segera ditangani dan arus lalu lintas tidak terganggu,” ungkapnya.

Artikel Puluhan Desa di Ende Terisolir Akibat Longsor di Ruas Jalan Nangaba–Maukaro, Djolan Rinda Desak Pemkab Segera Bertindak pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Ketegangan antara Bupati Ende dan DPRD Kabupaten Ende terus menguat, mulai dari isu pemotongan Pokok Pikiran (Pokir), penghapusan tunjangan DPRD, hingga pelaksanaan Sidang Hak Interpelasi.

Puncak dari dinamika tersebut terjadi pada Sidang Paripurna Hak Interpelasi yang digelar di Kantor DPRD Ende, Selasa (17/12/2025).

Sidang yang seharusnya berlangsung tertib justru diwarnai kericuhan, diduga dipicu oleh tindakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengeluarkan Bupati Ende dari ruang sidang paripurna.

Peristiwa ini memicu reaksi keras dari anggota DPRD serta menjadi perhatian masyarakat luas.

Menanggapi insiden tersebut, tokoh muda Ende, Djolan Rinda, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan oknum ASN yang dinilai bertindak di luar tugas dan fungsi (tupoksi).

“ASN seharusnya mengikuti jalannya persidangan dan menerjemahkan visi-misi Bupati Ende dalam kerja pemerintahan, bukan bertindak sebagai pengamanan sidang. Urusan pengamanan sudah menjadi kewenangan aparat, baik Satpol PP maupun kepolisian,” tegas Djolan kepada media.

Artikel Paripurna DPRD Ende Ricuh, Djolan Rinda Desak BKN Tindak Tegas Oknum ASN pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Langkah Asprov NTT membatalkan Ende sebagai tuan rumah ETMC melalui rapat internal, dinilai bertentangan dengan hasil Kongres PSSI NTT yang sebelumnya telah menetapkan Ende sebagai penyelenggara resmi ETMC 2025

Blasius Ausgarius Rinda, tokoh masyarakat Ende yang juga anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), menyampaikan keberatan keras atas pembatalan tersebut.

Dalam pernyataan via sambungan telepon, Jumat (25/7/2025), Djolan — sapaan akrabnya — menyebut keputusan itu sebagai langkah sepihak yang mencederai proses demokratis dalam tubuh organisasi.

“Kalau alasan pembatalan karena efisiensi anggaran, seharusnya turnamen ditunda, bukan dipindahkan ke daerah lain,” ujarnya dengan nada tegas.

Djolan juga membantah klaim Asprov NTT terkait situasi sosial-politik Ende yang disebut tidak kondusif. Ia menegaskan bahwa relasi antara pemerintah daerah dan DPRD saat ini dalam kondisi stabil.

Artikel Pembatalan Tuan Rumah ETMC 2025 di Ende Dinilai Langgar Keputusan Kongres PSSI NTT pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.