Bupati P. Kanisius Tuaq menegaskan, tidak ada lagi pengangkatan tenaga Non ASN secara informal. Kebijakan ini berlaku ketat di seluruh instansi daerah, termasuk sekolah dan puskesmas.

Hanya tiga kategori tenaga Non-ASN yang diizinkan tetap bekerja hingga 2025 :
Lulus seleksi PPPK Tahap II,
Tenaga jabatan tampungan,
Peserta PPPK Tahap I yang belum penempatan resmi,

Di luar itu, tenaga Non-ASN yang tidak masuk database nasional per 1 Juli 2025 tidak boleh lagi bekerja, apalagi menerima honor dari APBD.

Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Lembata diwajibkan menyampaikan instruksi larangan merekrut tenaga honorer dalam bentuk apapun.

“Pengangkatan di luar jalur resmi melanggar aturan dan bisa dikenai sanksi administratif,” tegas Bupati Tuaq.

Artikel Setop Rekrutmen Honorer, Bupati Lembata, Tegaskan Tak Ada Lagi Jalur Belakang pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Salah satu kebijakan yang sedang difinalisasi adalah mekanisme baru dalam pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) guna memastikan pencairan dana lebih cepat, tepat waktu, dan tanpa kendala birokrasi.

Dalam rapat kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Senin 4 Februari 2025 Mendikdasmen mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun skema transfer langsung ke rekening masing-masing guru.

Dengan mekanisme ini, tunjangan tidak lagi melewati perantara atau pemerintah daerah, yang sering kali menyebabkan keterlambatan pembayaran.

“Kami sedang dalam proses agar tunjangan guru bisa dibayarkan langsung ke rekening mereka”ujar Abdul Mu’i.

Katanya, kami sudah membahasnya dengan Menteri Keuangan dan telah mendapatkan persetujuan.

“Saat ini, kami tinggal melakukan verifikasi data sebelum sistem baru ini diterapkan,” ujar Abdul Mu’i lagi

Artikel Pastikan Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Pemerintah Susun Skema Baru Pembayaran TPG pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.