Angka tersebut memicu pertanyaan besar dari mana asal selisih Rp 10 miliar?

Menanggapi kegaduhan itu, anggota DPRD Kabupaten Ende Mahmud Djegha, yang akrab disapa Bento, angkat bicara.

Saat dikonfirmasi Senin malam, 7 April 2025, Bento menyatakan bahwa selama ini anggota dewan hanya mengetahui adanya alokasi dana pokir sebesar Rp 25 miliar.

“Jadi selama ini yang kita tahu dana pokir itu Rp 25 miliar. Yang Rp 10 miliar itu kita tidak tahu dari mana,” tegas Bento kepada liputanflores.com

Menurut Bento, angka Rp 34 miliar baru diketahui publik saat rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar LKPJ Bupati Ende pada 24 Maret 2025 lalu.

Ia juga mengungkapkan skema pembagian dana pokir anggota DPRD yang masuk Badan Anggaran (Banggar) memperoleh Rp800 juta, sementara anggota non-Banggar hanya mendapat Rp700 juta.

Sisanya disebut dialokasikan untuk unsur pimpinan.

“Memang teman-teman berharap dana pokir itu dibagi rata saja. Kalau pun pimpinan lebih, ya jangan terlalu jauh,” tambahnya.

Yang membuat situasi makin ironis, di tengah beban utang Pemda Ende sebesar Rp 49 miliar ke pihak ketiga, muncul gagasan untuk mengalihkan atau meniadakan dana pokir demi efisiensi.

Bento mengaku mendukung langkah itu, merujuk pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025.

““Dana pokir ini mau dialihkan atau dinolkan pun, kita sepakat. Karena kita sadar, kita punya utang Rp 49 miliar yang harus dibayar ke pihak ketiga,” ujar Bento.

Namun, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru jika efisiensi menjadi alasan, mengapa dana pokir tetap diajukan sebesar Rp 25 miliar?

Dan yang lebih mengkhawatirkan, siapa yang mengatur dan mengetahui keberadaan selisih misterius Rp 10 miliar?

Di tengah sorotan publik, dugaan skandal anggaran Ende ini semakin menyeruak.

Warga pun menanti langkah konkret dari DPRD dan pemerintah daerah untuk menjawab teka-teki dana pokir yang terkesan disusun dalam ruang gelap.

Artikel Teka-Teki Dana Pokir DPRD Ende 25 Miliar atau 34 Miliar ? pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memilih menutup informasi ini, menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Menurut sumber terpercaya, total hutang Pemkab Ende ditaksir mencapai Rp 49 miliar, dengan beban terbesar di Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, tanpa konfirmasi resmi, angka ini masih bersifat spekulatif.

Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengaku telah mengajukan pembayaran kepada BPKAD, tetapi hingga kini belum ada kejelasan.

Plt Kepala BPKAD Ende, Fransisco Versailes Siga, sebelumnya menjanjikan akan membuka data pada 18 Maret 2025, tetapi hingga 21 Maret 2025, janji itu tak kunjung ditepati.

Sikap tertutup ini menuai kritik tajam. Sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pemerintah daerah wajib transparan dalam mengelola keuangan daerah.

Jika hutang benar mencapai Rp 49 miliar, masyarakat berhak tahu. Kenapa pembayaran kepada pihak ketiga tertunda? Apa solusi Pemkab Ende?

Artikel Pemkab Ende Bungkam Soal Hutang Rp 49 Miliar pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.