Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa, menegaskan bahwa kebijakan yang tidak efisien dalam pengelolaan anggaran negara dapat merugikan masyarakat kecil.

Ia juga menyerukan agar pers dan rakyat bersuara lantang dalam mengawal kebijakan pemerintah.

“Lebih baik hentikan pembelian kapal induk dan batalkan program makan siang gratis daripada rakyat kecil menjadi korban. Jika anggaran daerah dipotong tetapi kabinet tetap tambun dan boros, maka eksistensi dan integritas Presiden Prabowo akan dipertanyakan oleh rakyat dan pers yang berintegritas,” ujar Gabriel Goa dalam pernyataan resminya.

Dua Tuntutan Utama Kompak Indonesia

Dalam kritiknya, Kompak Indonesia menyampaikan dua desakan utama kepada Presiden Prabowo Subianto:

Artikel Kompak Indonesia Desak Prabowo Subianto Hentikan Pembelian Kapal Induk dan Batalkan Program Makan Siang Gratis pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Kebobrokan dalam penanganan para penyintas gunung Lewotobi Laki – laki mendapat sorotan dari Gabriel Goa Ketua Kompak Indonesia

Gabriel Goa mengatakan, dirinya prihatin terhadap manajemen bencana dan potensi korupsi dalam penyaluran bantuan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi.

Gabriel juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) para pengungsi, terutama dalam keadaan darurat

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak hanya harus cepat dan efektif, tetapi juga transparan dan akuntabel.

Ketua Kompak Indonesia itu mengatakan, ada beberapa point yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam menangani para penyintas gunung Lewotobi Laki – Laki

Manajemen Bencana yang Baik : BPBD di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat wajib berkolaborasi dalam menangani bencana, sesuai dengan aturan yang ada.

Artikel Kompak Indonesia Soroti Bantuan Kemanusiaan Yang Disalahgunakan, Di Lewotobi Laki – laki pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Gabriel Goa, Ketua Kompak Indonesia, memberikan apresiasi sekaligus kritik terkait potensi ketidakadilan dalam penegakan hukum, dengan menyoroti perlakuan yang tidak seimbang terhadap pelaku korupsi.

Pernyataan ini disampaikan secara tertulis melalui pesan Whatsapp yang diterima media ini pada Minggu, 22 Desember 2024 pagi

Dalam rilis itu, Gabriel menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya menyasar pengusaha kecil tanpa dukungan kuat, sementara pengusaha besar dengan modal besar seringkali lolos dari proses hukum.

Kompak Indonesia mendesak Kejari Lembata untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak bersikap diskriminatif, dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, Kompak juga menyerukan kerja sama antara masyarakat, penggiat anti-korupsi, dan media melalui Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (G’RAK Indonesia), agar Lembata dapat bebas dari praktik korupsi.

Artikel Kompak Indonesia Respon Dakwaan JPU Kejari Lembata Terhadap Aci Leli pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Tidak hanya itu Gabriel Goa juga meminta KPK RI segera mengambil alih penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi MTN 50 miliar di Bank NTT

Ia juga meminta Kejati NTT segera tangkap serta proses hukum Pelaku dan Aktor Intelektual perkara Tipikor 100 miliar Kredit Macet PT Pundi Mas dan 1,5 miliar yang diambil untuk acara peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2022 di Ende, karena itu melanggar peraturan perbankan dan UU Tipikor

Gabriel Goa juga mendesak DPRD NTT agar memanggil PJ Gubernur NTT dan OJK Perwakilan NTT untuk dimintain Laporan Pertanggungjawaban terkait kinerja dan tindak pidana korupsi di Bank NTT yang sudah dilaporkan ke KPK RI

Gabriel Goa juga berharap Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih pada pilkada serentak 2024 untuk segera berkoordinasi dengan KPK RI.

Agar pelaku perampok uang rakyat di bank NTT segera tangkap dan proses hukum karena pelaku dan aktor Intelektual yang.diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi di Bank NTT

Artikel Kompak Indonesia Minta KPK Ambil Alih Perkara Tindak Pidana Korupsi MTN 50 Miliar di Bank NTT pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.