“Saya merasa lega, tetapi sekaligus terbebani,” ujarnya.

Kelelahan masih tampak di wajahnya. Lima tahun ke depan, tantangan besar menanti. Salah satunya, pesan langsung dari Presiden RI yang menekankan efisiensi anggaran daerah.

Ancaman Defisit dan PR Besar Pendapatan Daerah

Bupati Yosef menyoroti persoalan klasik yang selama ini menghantui Ende: belanja daerah yang tinggi tanpa diimbangi pemasukan yang signifikan.

“Selama ini kita hanya fokus pada belanja daerah, tapi tidak banyak yang berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan. Itu yang harus diubah,” katanya.

Dari data yang dihimpun Liputan Flores, APBD Kabupaten Ende memang kerap mengalami defisit akibat pemborosan belanja pegawai dan proyek infrastruktur yang kurang terukur. Tak jarang, kebijakan anggaran diwarnai kepentingan kelompok tertentu.

Artikel Bupati Ende Yosef Badeoda : Lega, Tapi Terbebani Efisiensi Anggaran pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Enam perwakilan rekanan, di antaranya Direktur CV. Riski Anggraini, Rustam Efendi, menanyakan alasan di balik keterlambatan tersebut, meskipun mereka sudah mengikuti proses tender yang diselenggarakan secara transparan.

Rustam mengungkapkan bahwa pihaknya, bersama dengan kontraktor lainnya, telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan mengajukan pencairan dana melalui Dinas PK Ende.

Namun, hingga saat ini pembayaran tersebut belum dilakukan.

Rustam mempertanyakan mengapa pemerintah Kabupaten Ende belum mencairkan dana, padahal proses tender dan pelaksanaan proyek telah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang benar, termasuk melalui sistem LPSE.

Menurut Rustam, sistem pengelolaan anggaran yang diterapkan oleh Pemkab Ende saat ini tidak efisien dan merugikan pihak ketiga.

Artikel Kontraktor yang Bekerja di Dinas P & K Ende Keluhkan Belum Dibayar Paket Pekerjaan pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Hal ini dilakukan karena para kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, namun mereka belum menerima pembayaran dari pihak dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ende

Atas kasus tersebut, pada 11 Desember 2024 beberapa kontraktor mendatangi kantor Bupati Ende untuk menanyakan kepastian pembayaran, namun mereka tidak dapat bertemu dengan pejabat terkait dan hanya duduk di halaman kantor.

Sebelumnya, pada 10 Desember, kontraktor telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Ende. Dalam RDP tersebut, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Hiparkus Hepy mengungkapkan bahwa keputusan tentang pembayaran ada pada pengambil kebijakan, dan ia berjanji akan melaporkan hal itu kepada Pj Sekda dan Pj Bupati.

Artikel Kontraktor di Ende Ancam Segel Kantor Bupati dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Apa yang Terjadi pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.