Aksi ini merupakan bentuk protes atas informasi rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) hingga 50 persen pada 2026, serta lambannya penyelesaian hak-hak guru yang telah bertahun-tahun tertunda.

Para guru berjalan mengenakan seragam dinas sambil membawa aspirasi mereka menuju kantor DPRD. Massa diterima oleh Ketua DPRD Flores Timur, Albertus Ola Sinuor, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Wakil Ketua PGRI Flores Timur, Albertus Da Gomes, menegaskan bahwa informasi pemotongan TPP tanpa sosialisasi resmi telah memicu keresahan besar di kalangan guru ASN.

Ia menyebut pemerintah daerah abai terhadap pentingnya komunikasi kebijakan yang menyangkut kesejahteraan guru.

“Kami tidak meminta janji, kami menuntut kepastian. Informasi yang beredar, TPP guru akan dipotong 50 persen mulai 2026. Ini tidak bisa dibiarkan tanpa klarifikasi resmi,” tegasnya dalam forum dialog.

Artikel PGRI Flores Timur Gelar Aksi Damai, Desak Pemda Klarifikasi Pemotongan TPP dan Tuntaskan 5 Masalah Guru yang Mangkrak pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.