Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (1/8), Budi menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar ekspresi budaya pop, melainkan potensi pelanggaran serius terhadap kehormatan simbol negara.

“Pengibaran simbol fiksi yang menggantikan atau merendahkan posisi Merah Putih adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sanksinya tegas: pidana hingga lima tahun dan/atau denda Rp500 juta,” ujar Budi.

Fenomena ini muncul seiring tren media sosial yang memperlihatkan masyarakat mengibarkan bendera Jolly Roger—simbol bajak laut dari manga One Piece—di lingkungan tempat tinggal mereka.

Di mata sebagian, ini adalah bentuk kreativitas dan kecintaan terhadap budaya Jepang. Namun di mata hukum, tindakan itu bisa dipandang sebagai penghinaan terhadap lambang negara.

Pemerintah menegaskan bahwa penghormatan terhadap simbol negara tidak bisa ditawar, terutama di momen sakral seperti 17 Agustus.

Artikel Menko Polhukam Larang Bendera One Piece Gantikan Merah Putih Jelang HUT RI ke-80 pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.