Posko yang didirikan di pinggir Jalan Herman Fernandez itu menawarkan berbagai fasilitas, mulai dari air minum, kopi, teh, makanan ringan, hingga layanan pengisian daya ponsel. Layanan tersebut ditujukan bagi para peziarah yang mengikuti rangkaian prosesi Semana Santa di Larantuka.

Kegiatan ini telah berlangsung sejak Rabu, 1 April 2026, dan terus melayani arus peziarah yang melintasi kawasan Kelurahan Postoh, salah satu jalur utama dalam prosesi keagamaan tahunan tersebut.

Perwakilan Remaja Masjid Kelurahan Postoh, Muhammad Syarifuddin, mengatakan inisiatif tersebut lahir dari kesadaran pemuda untuk berkontribusi langsung dalam mendukung kenyamanan para peziarah.

“Kami menyiapkan kopi, teh, snack, layanan cas ponsel, dan tempat untuk beristirahat sejenak,” kata Syarifuddin saat ditemui di lokasi.

Menurut dia, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antarumat beragama di Larantuka yang dikenal sebagai kota religi.

Artikel Remaja Masjid di Larantuka Dirikan Posko Gratis untuk Peziarah Semana Santa, Wujud Toleransi Nyata pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Dalam pertemuan strategis Partai Golkar di Capa Resort, Kabupaten Sikka, Kamis (12/02/2026), gagasan penerbitan Obligasi Daerah mengemuka sebagai solusi konkret mengatasi kebuntuan fiskal.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Anggota MPR RI sekaligus politisi senior Golkar, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa sudah saatnya NTT berani mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Kegiatan bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” itu menjadi momentum penting untuk mendorong terobosan kebijakan fiskal daerah.

Keluar dari Ketergantungan APBN

Melki Laka Lena menilai, ketergantungan berlebihan terhadap dana transfer pusat membuat banyak proyek strategis di NTT terhambat.

“Ini bukan lagi soal mau atau tidak mau, ini kebutuhan mendesak. Kita punya pelabuhan, pariwisata, sumber daya alam, tapi kita sering lumpuh karena keterbatasan modal. Obligasi daerah adalah cara kita menjemput energi dari rakyat sendiri, termasuk diaspora NTT,” tegas Melki.

Artikel Ketergantungan APBN, Melki Laka Lena dan Melchias Mekeng Dorong Obligasi Daerah sebagai Solusi Pendanaan pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Mengusung semangat “Berbagi Kasih untuk Sesama”, kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen PMKRI dalam menjawab krisis stok darah di Kabupaten Sikka.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi apik antara PMKRI Maumere, Kepolisian Resor (Polres) Sikka, dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sikka.
Wujud Kepedulian Nyata!

Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Fabianus Rowa, S.M., menegaskan bahwa donor darah ini bukan sekadar seremoni perayaan, melainkan bentuk empati terdalam terhadap masyarakat yang sedang berjuang di rumah sakit.

“Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Setetes darah yang Anda berikan dengan rela adalah napas bagi mereka yang membutuhkan. Kami ingin memastikan kehadiran PMKRI dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Fabianus.

lebih lanjut, ia, menjelaskan bahwa donor darah ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan besar yang meliputi turnamen futsal hingga malam puncak perayaan.

Artikel Setetes Darah, Sejuta Kasih, PMKRI Maumere Gandeng Polres Sikka Rayakan Dies Natalis ke-32 pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Sebanyak 22 kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersatu menyuarakan ketidakadilan fiskal yang selama ini mereka rasakan.

Pada 6 November 2025, para bupati dan wali kota se-NTT akan berkumpul di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam acara Seminar Keadilan Fiskal Nasional.

Forum ini diharapkan melahirkan “Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal Nasional”, yang akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI.

“Ini bukan sekadar soal angka di atas kertas. Ini soal keadilan dan keseimbangan dalam bingkai NKRI,” tegas Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, yang juga Koordinator Wilayah Apkasi NTT.

Anton mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima NTT tidak sebanding dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi di daerah.

“PAD kami kecil, Dana Bagi Hasil (DBH) hampir tidak ada. Tapi alokasi DAU kami hampir sama dengan daerah kaya sumber daya. Ini jelas tidak adil,” ujarnya.

Artikel Memorandum Keadilan Fiskal Nasional, Seruan dari Timur Indonesia untuk Pemerataan Dana Daerah pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa baru penerima KIP Kuliah Aspirasi dan KIP Kuliah Reguler Tahun Akademik 2025.

Dalam kegiatan tersebut, AHP didampingi oleh Ketua Yayasan Citra Bakti sekaligus Anggota DPRD Ngada, Wilfridus Muga, serta Rektor STKIP Citra Bakti, Dr. Dek Ngurah Laba Laksana.

Dalam paparannya, Dr. Andreas Hugo Pareira mengangkat tema “Pancasila, Bung Karno, dan Flores”.

Ia mengisahkan bagaimana Pancasila lahir di tanah Flores, tepatnya di Kota Ende, ketika Ir. Soekarno diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

“Flores memiliki peranan penting dalam sejarah lahirnya Pancasila. Sebagai generasi muda NTT, kita patut berbangga,” tegas AHP.

Dalam sesi dialog, AHP menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa.

“Tidak ada negara maju di dunia yang pendidikannya tidak maju,” ujarnya.

Artikel AHP Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di STKIP Citra Bakti pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Kedua pelaku berinisial H (31) dan N (37), warga asal Provinsi NTB, ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Ipi Ende, Selasa (14/10/2025) malam, sesaat sebelum kapal berangkat menuju Kupang.

Menurut keterangan Kasihumas Polres Ende, Ipda Heru Sutaban, penangkapan ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial SJ (33), warga Kampung Arubara, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan.

SJ melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Ende setelah menjadi korban penipuan dengan modus pengobatan tradisional.

Kejadian bermula saat kedua pelaku mendatangi rumah korban pada Selasa sore. Mereka mengaku memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit ayah korban dengan minyak herbal dan ritual khusus. Sebagai “syarat pengobatan”, korban diminta menyiapkan emas dan uang tunai.

Percaya dengan penampilan dan ucapan pelaku, korban menyerahkan, Emas kalung 2 gram, Sepasang anting 2 gram, Uang tunai Rp 1.000.000

Artikel Pelaku Penipuan Berkedok Pengobatan Ditangkap di Pelabuhan Ipi Ende pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Di tengah euforia 80 tahun kemerdekaan, pertanyaan kritis muncul, sejauh mana kabupaten di NTT mampu melompat lebih jauh, atau justru terjebak dalam pola lama tata kelola yang tertutup dan lamban ?

Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, menekankan bahwa usia kemerdekaan seharusnya tidak lebih tua daripada keberanian daerah untuk berubah.

Ia menyoroti lima standar minimal yang wajib dipenuhi bupati jika ingin meninggalkan jejak sebagai pemimpin transformasional, bukan sekadar pengelola rutinitas.

Pertama, APBD harus 100% bisa diakses publik secara digital. Transparansi anggaran, kata Karolus, bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Kedua, digitalisasi layanan publik minimal 80% untuk memangkas pungutan liar.

Ketiga, partisipasi warga dalam Musrenbang ditingkatkan lebih dari 50%, agar pembangunan tak lagi jadi seremonial belaka.

Keempat, setiap kabupaten wajib menyampaikan empat laporan transparansi per tahun. Dan terakhir, kasus penyalahgunaan anggaran harus turun 50% dalam lima tahun.

Artikel 80 Tahun Merdeka, Kabupaten di NTT Masih Tertinggal, Transparansi & Digitalisasi Jadi Ujian Bupati pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Rencana tersebut digagas PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) yang akan membangun 619 unit sarana wisata, terdiri dari 448 vila dan sisanya restoran, gym, spa, hingga kapela pernikahan.

Bagi GRD, megaproyek ini adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan ekosistem dan ruang hidup masyarakat setempat.

“Pembangunan ini akan menghilangkan sifat alamiah TNK, mengancam keberadaan komodo, dan memukul pendapatan warga akibat privatisasi,” kata Ketua Komite Pusat GRD, Jimi Saputra, kepada Liputan Flores, Minggu, 10 Agustus 2025.

Ancaman Ekologi dan Ekonomi Lokal

Menurut Jimi, TNK adalah kawasan konservasi yang seharusnya dijaga ketat. Mayoritas masyarakat Manggarai Barat bergantung pada pariwisata berbasis alam.

Jika Pulau Padar dikomersialkan penuh, ia khawatir akan terjadi degradasi habitat komodo yang selama ini menjadi daya tarik utama wisata NTT.

Artikel GRD Desak Hentikan Proyek 619 Fasilitas Wisata di Pulau Padar, Ancaman Privatisasi & Ekologi TN Komodo pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Rapat ini dipimpin oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena, didampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Kepala BKN, dan jajaran Forkopimda NTT.

Hadir pula secara daring tiga menteri strategis, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Kepala BP2MI Abdul Kadir Kading.

“Kita tidak ingin NTT hanya jadi penonton di rumah sendiri. Program pusat harus benar-benar dieksekusi dengan cepat, tepat, dan terukur.” Ungkap Melki Laka Lena

Beberapa pokok bahasan utama dalam rapat ini menjadi indikasi arah kebijakan NTT ke depan antara lain ;

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh sekolah

Percepatan DAK Spesifik Grant Pendidikan, menarget sekolah-sekolah 3T

Artikel Koordinasi Lintas Kementerian, NTT Bersiap Tancap Gas Jalankan Agenda Nasional pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Desakan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Nasdem, Yani Kota, dalam wawancara khusus dengan liputanflores.com, selasa malam (5/8), pukul 19.30 WITA.

“Penetapan Ende sebagai tuan rumah ETMC 2025 adalah hasil sah kongres Asprov PSSI NTT. Masyarakat sudah menyambutnya dengan antusias. Pembatalan sepihak sangat melukai hati warga,” ujar Yani.

Ia menilai, keputusan pembatalan yang belum disertai alasan transparan menjadi sumber kekecewaan mendalam bagi publik Ende.

Menurutnya, turnamen bergengsi antar-kabupaten se-NTT itu bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga simbol identitas daerah dan semangat kolektif masyarakat.

Fraksi Nasdem mendorong Asprov PSSI NTT untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

“Kami harap ETMC 2025 dikembalikan ke Ende demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga sepak bola daerah,” kata Yani.

Terkait anggaran penyelenggaraan, Yani menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif untuk mengambil langkah strategis.

Namun, hingga kini, DPRD dan Pemerintah Daerah belum pernah duduk bersama membahas rencana pembiayaan turnamen tersebut.

“Seharusnya ada koordinasi intensif agar tidak terjadi mispersepsi. Belum ada pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Masyarakat Kabupaten Ende saat ini menunggu kejelasan. Fraksi Nasdem pun menilai, jika tidak ada tindak lanjut konkret, publik akan menganggap proses ETMC telah dipolitisasi

Artikel Fraksi Nasdem DPRD Ende Desak ETMC 2025 Kembalikan ke Ende pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.