Sejumlah aktivitas masyarakat terhambat akibat sulitnya mendapatkan pasokan, mulai dari transportasi umum, distribusi barang, hingga kegiatan ekonomi harian.

Sekretaris Forum Akar Muda Ende (AME), Marianus Nggumbe Nggoi, mendesak pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina dalam mencari solusi cepat.

“Pemerintah tidak boleh diam. Apapun alasan kelangkaan BBM, jangan sampai rakyat yang jadi korban,” tegas Marianus di Ende, Sabtu (9/8/2025).

Hingga saat ini, menurut Marianus, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina, pemerintah daerah, maupun DPRD terkait penyebab pasti kelangkaan. Publik, kata dia, berhak mendapat penjelasan terbuka.

“Minimal pemerintah menyampaikan informasi yang jelas. Diam bukan pilihan,” ujarnya.

AME menilai, kelangkaan BBM yang terjadi bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan juga menyangkut tata kelola pasokan energi di daerah.

Artikel Kelangkaan BBM Hambat Aktivitas Warga, AME Minta Pemerintah dan Pertamina Segera Bertindak pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Bupati P. Kanisius Tuaq menegaskan, tidak ada lagi pengangkatan tenaga Non ASN secara informal. Kebijakan ini berlaku ketat di seluruh instansi daerah, termasuk sekolah dan puskesmas.

Hanya tiga kategori tenaga Non-ASN yang diizinkan tetap bekerja hingga 2025 :
Lulus seleksi PPPK Tahap II,
Tenaga jabatan tampungan,
Peserta PPPK Tahap I yang belum penempatan resmi,

Di luar itu, tenaga Non-ASN yang tidak masuk database nasional per 1 Juli 2025 tidak boleh lagi bekerja, apalagi menerima honor dari APBD.

Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Lembata diwajibkan menyampaikan instruksi larangan merekrut tenaga honorer dalam bentuk apapun.

“Pengangkatan di luar jalur resmi melanggar aturan dan bisa dikenai sanksi administratif,” tegas Bupati Tuaq.

Artikel Setop Rekrutmen Honorer, Bupati Lembata, Tegaskan Tak Ada Lagi Jalur Belakang pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Menurut pria yang akrab disapa Bento ini, keberadaan rokok tanpa cukai resmi tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

Dalam keterangannya kepada media pada Senin (28/4/2025), Bento menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait, seperti Bea Cukai dan Satpol PP, sehingga membuka celah bagi pelaku usaha nakal untuk mengedarkan rokok ilegal secara bebas.

“Kami mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan razia rutin dan penindakan tegas terhadap oknum-oknum yang mengedarkan rokok ilegal di Kabupaten Ende. Ini harus menjadi perhatian serius, karena efeknya bukan hanya kerugian negara, tapi juga membahayakan masyarakat,” tegas Politisi Demokrat ini

Artikel Rokok Ilegal Marak di Ende, Mahmud Djegha Minta Pemerintah Segera Tertibkan pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

KPU secara resmi mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp5.680.778 ke Pemerintah Kabupaten Lembata.

Ketua KPU Lembata, Hermanus Haron Tadon, menyerahkan langsung laporan pertanggungjawaban keuangan di ruang kerja Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, S.Sos, disaksikan oleh Kepala Kesbangpol, Petrus Kanisius Making.

Dari total dana hibah sebesar Rp18,5 miliar, KPU Lembata hanya menggunakan sesuai kebutuhan penyelenggaraan, dan mengembalikan sisa sesuai amanat Permendagri Nomor 41 Tahun 2020.

Peraturan ini mewajibkan pengembalian sisa dana hibah maksimal tiga bulan setelah pengangkatan calon terpilih — tepat jatuh pada 10 April 2025.

“Kami menjalankan amanah regulasi dan prinsip efisiensi. Sisa dana wajib dikembalikan,” tegas Ketua KPU Hermanus.

Wakil Bupati Nasir menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan tepat yang dilakukan KPU.

Artikel KPU Lembata Kembalikan Dana Hibah Pilkada 2024, Transparansi Bukan Sekadar Janji pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.