PHK tersebut diduga dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan melanggar hak-hak normatif pekerja, dengan alasan hasil Medical Check Up Occupational (MCO).

Kesembilan buruh tersebut bekerja pada proyek pembangunan gudang PT Nindya Karya di Bolawolon sejak September 2025. Mereka tergabung dalam tim baja dan pengelasan, pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan kerja.

Persoalan mencuat pada 24 Januari 2026, ketika para buruh diberhentikan secara mendadak. Manajemen PT NK berdalih bahwa hasil MCO yang dilakukan pada Oktober 2025 menyatakan para pekerja tidak memenuhi syarat kesehatan.

Namun, alasan tersebut dinilai tidak masuk akal dan tidak transparan oleh para buruh.

Kejanggalan Alasan Kesehatan

Perwakilan buruh, Bernadus Bertin, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam proses PHK tersebut, antara lain:

Artikel PHK Sepihak Berdalih Hasil MCU, K-SBSI Sikka Dampingi 9 Buruh PT Nindya Karya pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Acara ini menjadi ruang terbuka bagi buruh dan pekerja untuk menyuarakan langsung berbagai aspirasi mereka kepada institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, dalam sambutannya mengapresiasi partisipasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Ia menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah komunikasi damai dan solutif antara buruh dan pemangku kepentingan.

“Kita hadir untuk mendengar, bukan menyalahkan. Semoga forum ini membawa solusi nyata atas persoalan ketenagakerjaan di NTT,” ujar Kapolda.

Acara ini juga dihadiri jajaran penting seperti Danlanud Eltari, Danlantamal VII, Wakapolda, perwakilan Korem 161/WS, Sekda Provinsi, Kepala BPJS, KSOP, dan pemimpin serikat pekerja dari berbagai sektor.

Dalam sesi diskusi, buruh mengungkap sejumlah persoalan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, diskriminasi seleksi P3K, keterlambatan gaji, dan minimnya perlindungan BPJS.

Artikel MayDay Fiesta 2025 di Polda NTT, Buruh Suarakan Aspirasi ke Pemerintah pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.