Dalam proses penyelidikan, Kejari akan meminta keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan ahli keuangan negara.

“Kami akan minta pendapat ahli, apakah pengalihan ini termasuk perbuatan melawan hukum dan apakah menimbulkan kerugian negara,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Zulfahmi, dalam konferensi pers, Selasa (20/5/2025).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sebanyak 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diperiksa terkait dugaan penyimpangan dana sebesar Rp 49 miliar.

Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk pembiayaan pekerjaan fisik dan non-fisik yang sudah 100% selesai dikerjakan pada periode Oktober hingga Desember 2024, namun tidak dibayarkan lantaran uangnya sudah dialihkan

Artikel Usut Dugaan Pengalihan DAK dan DAU SG Rp 49 Miliar, Kejari Ende Akan Libatkan Ahli LKPP dan Keuangan Negara pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Sebanyak 4.551 ASN dan 1.869 PPPK belum menerima hak mereka akibat kendala teknis dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD RI).

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende, Fransisco Frasailes S.E, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh sulitnya akses ke SIPD RI, yang merupakan sistem nasional yang digunakan untuk pengelolaan anggaran daerah.

“Saat ini seluruh transaksi keuangan, termasuk gaji pegawai, harus melalui SIPD RI. Namun, karena banyak daerah yang mengakses sistem ini secara bersamaan, terjadi antrean yang memperlambat proses,” jelas Fransisco dalam keterangannya kepada liputanflores.com melalui sambungan telepon, 4 Februari 2025

Menurutnya, permasalahan serupa kerap terjadi setiap akhir dan awal tahun, mengingat semua daerah di Indonesia bergantung pada sistem yang sama.

Upaya untuk melakukan pembayaran secara manual sempat dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi tidak disetujui.

Jika pembayaran manual diperbolehkan, gaji pegawai mungkin sudah bisa cair sejak pertengahan atau bahkan awal Januari.

“Aturan tetap harus diikuti, sehingga kami harus menunggu sampai bisa masuk ke sistem,” Ungkapnya

Fransisco memastikan bahwa saat ini kendala teknis telah teratasi, dan proses pembayaran gaji ASN serta PPPK di Kabupaten Ende akan segera dilakukan.

“Administrasi di SIPD RI sudah selesai, sehingga pembayaran bisa dilakukan dalam minggu ini” Jelasnya

Kami juga mengimbau bendahara di setiap OPD untuk segera menyelesaikan administrasi masing-masing agar pencairan gaji tidak tertunda lagi

Dengan kepastian ini, para pegawai di lingkup Pemkab Ende diharapkan bisa segera menerima hak mereka dalam waktu dekat.

Artikel Gaji 6.420 ASN dan PPPK di Kabupaten Ende Tertunda, Pemda Pastikan Dibayar Pekan Ini pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.