Pengamat maritim DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai, penolakan ini bukan sekadar soal nama, tetapi strategi diplomasi untuk menguatkan persepsi internasional bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari klaim Malaysia.

“Dalam diplomasi maritim, nama bukan hanya simbol, tetapi instrumen hukum dan politik yang dapat memengaruhi legitimasi klaim negara,” ujarnya di Jakarta (8/8/2025).

Sejarah Klaim dan Posisi Hukum

Nama Ambalat telah tercatat dalam dokumen resmi Indonesia, termasuk peta nasional dan arsip diplomatik, sebagai bagian dari wilayah kedaulatan yang meliputi Blok ND6 dan ND7—area kaya minyak dan gas.

Namun, Malaysia sejak Peta Baru 1979 secara sepihak memasukkan wilayah ini ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya dan menyebutnya bagian dari Laut Sulawesi.

Artikel Ambalat Memanas Lagi, Sengketa Nama hingga Strategi Kedaulatan RI-Malaysia pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.