Sekretaris Partai PRIMA Flores Timur, Arnold Yoseph Payong Lamak Parlan Lamakraja, mengatakan perubahan volume pengadaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan apabila kontrak telah mengikat kedua belah pihak.

“Perubahan isi kontrak di tengah jalan tanpa persetujuan penyedia adalah langkah yang berisiko,” kata Arnold dalam keterangannya, Senin (15/9/2026).

Menurut Arnold, pemerintah daerah saat ini memiliki tiga opsi terkait kelanjutan program pengadaan sapi tersebut. Opsi pertama adalah membatalkan seluruh kontrak pengadaan. Opsi kedua, mengurangi volume pengadaan menjadi 150 ekor melalui mekanisme adendum kontrak. Sementara opsi ketiga adalah melakukan penyesuaian pola pelaksanaan dan pengelolaan ternak di sentra peternakan.

Artikel Pengadaan 700 Sapi Dipangkas Jadi 150 Ekor, PRIMA Flores Timur Ingatkan Risiko Hukum pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Flores Timur Ignas Uran, Ketua DPRD Flores Timur Albertus Ola Sinuor, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah kecamatan, serta tokoh masyarakat dari kedua belah pihak.

Dalam proses rekonsiliasi, pemerintah menghadirkan secara terpisah kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, dan tokoh agama dari masing-masing wilayah. Langkah ini dilakukan untuk membangun komunikasi yang lebih efektif serta menciptakan ruang dialog yang kondusif guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Rekonsiliasi tahap II juga menjadi bagian dari persiapan penarikan personel Brimob yang selama ini bertugas melakukan pengamanan di wilayah tersebut. Pemerintah menilai kondisi keamanan mulai menunjukkan perkembangan positif sehingga diperlukan komitmen bersama dari kedua pihak untuk menjaga stabilitas dan mencegah munculnya konflik lanjutan.

Artikel Rekonsiliasi Tahap II Konflik Lewonara dan Dusun Bele Digelar, Pemkab Flores Timur Dorong Perdamaian Permanen pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Aksi ini merupakan bentuk protes atas informasi rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) hingga 50 persen pada 2026, serta lambannya penyelesaian hak-hak guru yang telah bertahun-tahun tertunda.

Para guru berjalan mengenakan seragam dinas sambil membawa aspirasi mereka menuju kantor DPRD. Massa diterima oleh Ketua DPRD Flores Timur, Albertus Ola Sinuor, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Wakil Ketua PGRI Flores Timur, Albertus Da Gomes, menegaskan bahwa informasi pemotongan TPP tanpa sosialisasi resmi telah memicu keresahan besar di kalangan guru ASN.

Ia menyebut pemerintah daerah abai terhadap pentingnya komunikasi kebijakan yang menyangkut kesejahteraan guru.

“Kami tidak meminta janji, kami menuntut kepastian. Informasi yang beredar, TPP guru akan dipotong 50 persen mulai 2026. Ini tidak bisa dibiarkan tanpa klarifikasi resmi,” tegasnya dalam forum dialog.

Artikel PGRI Flores Timur Gelar Aksi Damai, Desak Pemda Klarifikasi Pemotongan TPP dan Tuntaskan 5 Masalah Guru yang Mangkrak pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.