Menagih Etika Kekuasaan di Tanah Pancasila

Opini, – Setiap Agustus, bangsa ini kembali larut dalam perayaan kemerdekaan. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan berbagai seremoni digelar dengan penuh semangat. Namun, kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai ritual tahunan. Ia harus menjadi ruang refleksi untuk mengukur sejauh mana negara benar-benar hadir menghadirkan keadilan bagi rakyatnya.

Bagi Kabupaten Ende, makna refleksi itu jauh lebih dalam. Di kota inilah Bung Karno mengasingkan diri sekaligus merumuskan nilai-nilai yang kemudian menjadi fondasi Pancasila. Karena itu, Ende bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ruang sejarah yang menyimpan tanggung jawab moral terhadap cita-cita bangsa.

Ironisnya, di tanah yang melahirkan gagasan besar tentang keadilan sosial ini, pertanyaan mendasar justru terus mengemuka: mengapa rakyat masih bergulat dengan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan?

Ende tidak pernah kekurangan orang pintar. Daerah ini memiliki banyak sarjana, akademisi, birokrat, teknokrat, maupun tokoh masyarakat yang berpendidikan tinggi. Namun, kecerdasan intelektual ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas kebijakan publik.

Artikel Ende Tak Kekurangan Orang Pintar, Mengapa Rakyat Masih Tertinggal? pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Bupati Ende, Benediktus Tote Badeoda, secara tegas menyatakan bahwa selama ini alokasi anggaran lebih berpihak kepada kepentingan oligarki daripada kesejahteraan masyarakat umum.

Dalam pertemuan silaturahmi bersama puluhan awak media di Rumah Jabatan Bupati Ende pada Minggu, 30 Maret 2025, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bupati Tote mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik politik anggaran Kabupaten Ende yang tidak berimbang.

“Politik anggaran di Kabupaten Ende selama ini berat sebelah dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Jika bukan saya yang menang dalam pemilihan, kondisi ini mungkin akan terus berlanjut,” ujar Tote.

Ia menambahkan, perubahan bisa dimulai dengan kebijakan yang adil dan transparan.

Jika pengelolaan anggaran dilakukan sejak awal dengan prinsip keadilan, maka pembangunan daerah tidak akan mengalami stagnasi.

“Politik anggaran harus berpihak kepada masyarakat banyak. Kalau kita memulai dengan kebijakan yang benar, saya yakin Ende bisa berubah ke arah lebih baik,” tambahnya.

Artikel Bupati Ende Soroti Ketimpangan Politik Anggaran, Janji Perubahan untuk Rakyat pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.