Dalam aksi damai yang digelar aliansi Cipayung Plus pada Kamis, 4 September 2025, Ketua PMKRI Ende Marselino Erlan Le’u menilai TP2D gagal menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan di kabupaten Ende.

“Keberadaan TP2D tidak memberi dampak signifikan. Anggotanya pun tidak memiliki kompetensi memadai di bidang masing-masing, sehingga justru membebani program bupati,” tegas Erlan saat berorasi di depan Kantor Bupati Ende.

Namun, Bupati Ende Tote Badeoda punya pandangan berbeda. Ia menilai TP2D tetap penting karena dinilai lebih objektif dalam mendorong program prioritas pembangunan.

Tote bahkan menyinggung kondisi politik anggaran Ende selama dua dekade terakhir yang menurutnya “lebih berpihak pada oligarki” sehingga dibutuhkan terobosan baru lewat TP2D.

Perdebatan soal efektivitas TP2D kini membuka pertanyaan lebih besar, apakah tim ini benar-benar instrumen pembangunan atau hanya alat politik?

Artikel Cipayung Plus Desak Bubarkan TP2D, Bupati Ende ; TP2D Tetap Penting pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Dalam pertemuan silaturahmi bersama puluhan awak media di rumah jabatan Bupati Ende, Minggu 30 Maret 2025, Bupati Tote secara terang-terangan menyoroti besarnya gaji pimpinan dan anggota DPRD Ende yang dinilai tidak seimbang dengan kondisi fiskal daerah.

“Kalau PAD Ende kita menurun, mestinya gaji DPRD juga harus diturunkan. PAD ini sumber utama membiayai gaji pejabat,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan anggaran selama ini tidak mencerminkan realita daerah.

Ia menekankan bahwa kenaikan gaji pejabat hanya wajar jika PAD berada di atas Rp 100 miliar.

Namun pada kenyataannya, gaji DPRD justru mengalami kenaikan di tengah penurunan pendapatan daerah.

“Ini tidak adil. Harus ada prinsip: PAD naik, gaji naik. PAD turun, gaji ikut turun,” ujarnya.

Bupati Tote berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Kabupaten Ende, sehingga keuangan daerah bisa dikelola lebih bijak, adil, dan proporsional.

Artikel PAD Kabupaten Ende Anjlok, Bupati Soroti Gaji DPRD yang Tetap Tinggi pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Bupati Ende, Benediktus Tote Badeoda, secara tegas menyatakan bahwa selama ini alokasi anggaran lebih berpihak kepada kepentingan oligarki daripada kesejahteraan masyarakat umum.

Dalam pertemuan silaturahmi bersama puluhan awak media di Rumah Jabatan Bupati Ende pada Minggu, 30 Maret 2025, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bupati Tote mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik politik anggaran Kabupaten Ende yang tidak berimbang.

“Politik anggaran di Kabupaten Ende selama ini berat sebelah dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Jika bukan saya yang menang dalam pemilihan, kondisi ini mungkin akan terus berlanjut,” ujar Tote.

Ia menambahkan, perubahan bisa dimulai dengan kebijakan yang adil dan transparan.

Jika pengelolaan anggaran dilakukan sejak awal dengan prinsip keadilan, maka pembangunan daerah tidak akan mengalami stagnasi.

“Politik anggaran harus berpihak kepada masyarakat banyak. Kalau kita memulai dengan kebijakan yang benar, saya yakin Ende bisa berubah ke arah lebih baik,” tambahnya.

Artikel Bupati Ende Soroti Ketimpangan Politik Anggaran, Janji Perubahan untuk Rakyat pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Di bawah kepemimpinan Bupati Tote Badeoda dan Wakil Bupati Domi, langkah drastis dilakukan melalui pelaksanaan audit total di seluruh sektor pemerintahan.

Audit ini mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perusahaan daerah (Perumda), hingga RSUD Ende.

Langkah strategis ini menjadi fondasi bagi visi “Ende Baru”—sebuah cita-cita masyarakat untuk perubahan menyeluruh menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kabupaten Ende butuh solusi ekstrem agar bisa berubah dalam lima tahun ke depan. Audit ini langkah pertama,” tegas Bupati Tote dalam silaturahmi bersama jurnalis pada 30 Maret 2025.

Menurut Tote, penyebab utama kondisi “sakit berat” yang dialami Kabupaten Ende adalah politik anggaran yang tidak transparan dan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada keterbukaan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran pembangunan.

Artikel Audit Total Pemerintahan, Bupati Ende Tote Badeoda Serukan Transparansi Menuju “Ende Baru” pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.