Putusan tersebut dibacakan pada sidang pleno Selasa (30/4), dengan nomor perkara 105/PUU-XXII/2024. MK menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE secara hukum hanya berlaku untuk individu.

“Dengan demikian, entitas kolektif seperti lembaga atau perusahaan tidak bisa menggugat pencemaran nama baik berdasarkan pasal ini,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusan.

Putusan ini dinilai sebagai tonggak penting dalam penguatan demokrasi dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Suhartoyo menyatakan, “Hak untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah adalah bagian dari prinsip demokrasi yang harus dijamin dan tidak boleh dibungkam oleh hukum yang multitafsir.”

Artikel MK Tegaskan Pasal Pencemaran Nama Baik, UU ITE Tak Berlaku untuk Lembaga Negara dan Korporasi pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Pelantikan ini akan dilakukan secara bertahap, dengan tahap pertama mencakup para kepala daerah yang tidak menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pelantikan Digelar di Jakarta, Bukan di IKN

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa pelantikan kepala daerah akan digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang secara resmi mengubah status ibu kota dari Jakarta ke IKN.

“Pelantikan tetap dilakukan di Jakarta karena secara hukum, sampai saat ini belum ada Perpres yang menetapkan pemindahan ibu kota. Jadi, kita mengikuti ketentuan yang ada,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Awalnya, Kemendagri berencana melaksanakan pelantikan mulai 6 Februari 2025, tetapi jadwal tersebut harus ditunda.

Artikel Presiden Prabowo Tetapkan 20 Februari 2025, Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Pelantikan tersebut akan berlangsung bersama dengan kepala daerah terpilih di beberapa daerah lain di Indonesia.

Kepastian ini diperoleh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Putusan sela yang dibacakan oleh MK pada Selasa, 4 Februari 2025, menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak terkait, dalam hal ini Paket JOS, diterima, sehingga gugatan pemohon tidak dapat dilanjutkan.

Kuasa hukum Paket JOS, dalam pernyataannya usai mengikuti sidang di MK, mengungkapkan rasa syukur atas keputusan tersebut.

“Hari ini kami menghadiri sidang putusan sela di MK. Mahkamah memutuskan eksepsi kita dari pihak terkait diterima dan pemohon ditolak,” ungkapnya dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok Yohanes Ledo Boy pada Selasa (4/2/2025).

Artikel Paket JOS Siap Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sikka pada 20 Februari 2025 pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Yang menghapuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Yusril menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga pemerintah dan seluruh pihak harus menghormatinya.

MK menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi, melanggar hak politik rakyat, dan mengurangi kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, partai politik atau gabungan partai politik kini dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa batasan persentase tersebut.

Yusril juga menambahkan bahwa pemerintah akan membahas implikasi hukum dari keputusan ini, termasuk kemungkinan perubahan atau penambahan norma dalam UU Pemilu untuk menghadapi Pemilu 2029.

Semua pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, akademisi, dan masyarakat, akan dilibatkan dalam pembahasan ini.

Artikel Yusril Ihza Mahendra ; Pemerintah Menghormati Putusan MK Yang Menghapus Ambang Batas Presidential Threshold pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Gugatan ini diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah menggelar pleno dan menetapkan pasangan calon pemenang berdasarkan hasil rekapitulasi suara.

Beberapa daerah yang mengajukan gugatan tersebut antara lain Kabupaten Manggarai Barat, Belu, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan (TTS), Flores Timur, Alor, Sikka, dan Sabu Raijua.

Hingga berita ini dirilis, total gugatan sengketa Pilkada di Indonesia mencapai 313 permohonan, yang terdiri dari 241 sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, 49 sengketa Wali Kota, serta 23 sengketa Pilgub 2024.

Proses hukum ini mencerminkan dinamika politik dan tantangan dalam pemilihan kepala daerah yang seringkali melibatkan sengketa hasil pemilu.

Artikel Ada 10 Paslon Bupati dan Wakil Bupati di NTT Gugat Hasil Pilkada pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Berikut adalah tanggapan dan analisis sederhana berdasarkan data yang disampaikan:

1. Syarat Formil Ambang Batas

Pasangan calon nomor urut 1 terpaut selisih suara 4.357 suara dari pasangan ADDIBU (Antonius Doni Dihe – Ignasius Boli Uran).

Sementara itu, ambang batas formil untuk pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah 1,5% dari total suara sah, yaitu 1.875 suara.

Karena selisih suara pasangan pemohon dengan pemenang melebihi ambang batas (4.357 > 1.875), maka berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, permohonan ini tidak memenuhi syarat formil.
Secara normatif, gugatan ini berpotensi ditolak oleh MK.

2. Potensi Ditinjau Berdasarkan Pokok Permohonan

Namun, sebagaimana disebutkan, MK dalam beberapa kasus sebelumnya telah menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dan mempertimbangkan pokok permohonan jika dinilai memiliki substansi hukum yang relevan.

Artikel Analisis Gugatan Paslon Lukman Riberu dan Zakarias Paun dalam Pilkada Kabupaten Flores Timur pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.

Pasangan Melki Laka Lena dan Johni Asadoma berhasil meraih suara terbanyak dengan persentase 37,33% berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT.

Ketiadaan gugatan ini menandakan penerimaan hasil pemilihan oleh semua pihak terkait.

Hal ini juga mencerminkan keberhasilan proses demokrasi di NTT yang berlangsung transparan dan damai. Sebagai pasangan terpilih, Melki-Johni tinggal menunggu jadwal pelantikan pada 7 Februari 2024 untuk memulai tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

Secara nasional, kasus sengketa Pilkada di berbagai daerah menunjukkan tren cukup tinggi, dengan 283 permohonan sengketa yang masuk ke MK, termasuk pemilihan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur dari berbagai wilayah.

Namun, kasus ini tidak terjadi di NTT, yang menunjukkan bahwa proses pemilu di wilayah ini berjalan baik dan dapat diterima oleh masyarakat dan para kandidat lainnya.

Artikel Tidak Ada Gugatan Ke MK, Semua Pihak Terima Hasil Pilgub NTT pertama kali tampil pada LiputanFlores.Com.