“Ini adalah keadaan darurat yang menyangkut keselamatan masyarakat. Kebutuhan dasar warga terdampak harus menjadi prioritas utama. Jika terdapat hambatan administratif, pemerintah daerah perlu mencari solusi agar distribusi bantuan tidak tertunda,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (10/9/2026).
Sorotan terhadap lambatnya penyerapan anggaran penanganan bencana sebelumnya juga mengemuka dalam rapat koordinasi pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dikabarkan meminta pemerintah daerah di NTT untuk mempercepat penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) guna menjamin kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Mendagri menekankan pentingnya percepatan distribusi bantuan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia yang masih berada di lokasi pengungsian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, berbagai elemen masyarakat mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terdampak untuk menyampaikan perkembangan penggunaan dana bantuan secara terbuka kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana realisasi anggaran dan distribusi bantuan yang telah dilakukan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
