JAKARTA BARAT – Konflik dan kekerasan bersenjata di Papua kembali menjadi perhatian publik. Meski pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dibanding kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah tersebut, insiden kekerasan masih terus terjadi dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi yang diterapkan selama ini.
Sejumlah kalangan menilai bahwa pendekatan keamanan yang selama ini mengandalkan penempatan pasukan dalam jumlah besar belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar persoalan konflik di Papua.
Berdasarkan laporan investigasi yang dipublikasikan Project Multatuli, jumlah aparat keamanan yang ditempatkan di Papua mencapai sekitar 74.297 personel. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.780 personel merupakan pasukan non-organik atau Bantuan Kendali Operasi (BKO).
Penempatan aparat dalam jumlah besar tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran operasi hingga Rp2,34 triliun per tahun. Dengan kondisi itu, tingkat kepadatan aparat keamanan di Papua disebut mencapai enam kali lipat dibanding rata-rata nasional.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
