Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang berencana memperkuat struktur teritorial melalui pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) dan batalion infanteri baru juga memunculkan kekhawatiran dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi memperkuat pendekatan militeristik dan memunculkan kembali trauma masa lalu yang masih membekas di sebagian masyarakat Papua.
Krisis Kemanusiaan Masih Membayangi
Dampak konflik yang berkepanjangan tidak hanya dirasakan dari sisi keamanan, tetapi juga pada aspek kemanusiaan. Data sejumlah lembaga pemantau hak asasi manusia menunjukkan lebih dari 122.000 warga Papua terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka akibat konflik bersenjata yang terjadi di berbagai wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ribuan warga yang mengungsi menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta pemulihan ekonomi. Kondisi tersebut dilaporkan terjadi di sejumlah daerah seperti Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, hingga Intan Jaya.
Situasi ini menambah panjang daftar persoalan sosial yang harus diselesaikan pemerintah apabila ingin menghadirkan stabilitas dan kesejahteraan secara berkelanjutan di Papua.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
