PRIMA Flores Timur menilai seluruh opsi tersebut harus dikaji secara komprehensif, baik dari sisi hukum, teknis pelaksanaan, maupun konsekuensinya terhadap pihak penyedia.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik justru menimbulkan persoalan hukum karena mekanisme kontrak tidak diperhatikan,” ujarnya.
Arnold menegaskan, apabila pemerintah ingin mengubah volume maupun pola pelaksanaan proyek, maka perubahan itu harus dilakukan melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen adendum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain tiga opsi yang berkembang, PRIMA Flores Timur juga menawarkan alternatif lain. Menurut Arnold, pemerintah dapat mempertahankan target pengadaan 700 ekor sapi dengan mekanisme pengadaan secara bertahap melalui perpanjangan waktu kontrak atau adendum waktu.
Skema tersebut dinilai lebih realistis karena memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan daya dukung sentra peternakan Wolo Kolo, terutama terkait ketersediaan pakan ternak.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya


Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe




