“Adendum waktu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menata kesiapan pakan sebelum seluruh populasi sapi diturunkan,” jelasnya.
Dalam skema itu, 700 ekor sapi tetap menjadi target pengadaan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas sentra peternakan dan kesiapan pakan yang tersedia.
Dengan cara tersebut, pemerintah daerah dinilai tidak perlu memilih antara membatalkan kontrak secara keseluruhan atau memangkas jumlah sapi secara permanen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arnold juga meminta Bupati Flores Timur bersama DPRD berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait proyek tersebut. Ia menegaskan program pengadaan sapi seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor peternakan daerah.
“Pengadaan 700 ekor sapi seharusnya menjadi modal penggerak ekonomi warga, bukan pemicu krisis hukum di tubuh pemerintah daerah,” tegasnya.
PRIMA Flores Timur berharap penyelesaian persoalan pengadaan sapi dilakukan melalui kesepakatan yang jelas antara pemerintah daerah dan pihak penyedia, dengan tetap mengacu pada aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
