ENDE, – Desakan keras datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende agar Bupati Ende, Tote Badeoda, segera membubarkan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).
Dalam aksi damai yang digelar aliansi Cipayung Plus pada Kamis, 4 September 2025, Ketua PMKRI Ende Marselino Erlan Le’u menilai TP2D gagal menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan di kabupaten Ende.
“Keberadaan TP2D tidak memberi dampak signifikan. Anggotanya pun tidak memiliki kompetensi memadai di bidang masing-masing, sehingga justru membebani program bupati,” tegas Erlan saat berorasi di depan Kantor Bupati Ende.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Bupati Ende Tote Badeoda punya pandangan berbeda. Ia menilai TP2D tetap penting karena dinilai lebih objektif dalam mendorong program prioritas pembangunan.
Tote bahkan menyinggung kondisi politik anggaran Ende selama dua dekade terakhir yang menurutnya “lebih berpihak pada oligarki” sehingga dibutuhkan terobosan baru lewat TP2D.
Perdebatan soal efektivitas TP2D kini membuka pertanyaan lebih besar, apakah tim ini benar-benar instrumen pembangunan atau hanya alat politik?
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
