Privatisasi, kata Jimi, berpotensi menggeser warga lokal dari rantai ekonomi wisata. “Jika akses publik dibatasi, maka masyarakat kehilangan sumber nafkah. Ini bukan sekadar proyek wisata, tapi pengambilalihan ruang hidup,” ujarnya.
GRD secara kelembagaan meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghentikan proyek ini.
Jimi menegaskan, pemerintah harus memihak pada konservasi dan keberlanjutan ekonomi warga, bukan pada ekspansi industri pariwisata yang berorientasi profit semata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tegas menolak. Ini adalah upaya sistematis menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat sekaligus merusak sifat alamiah TNK,” tutupnya.
Halaman : 1 2


Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe




