GRD Desak Hentikan Proyek 619 Fasilitas Wisata di Pulau Padar, Ancaman Privatisasi & Ekologi TN Komodo

Avatar photo

- Redaksi

Minggu, 10 Agustus 2025 - 21:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Arkadeus Aku Suka Editor : Redaksi Dibaca 971 Kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komite Pusat GRD Jimi Saputra

Ketua Komite Pusat GRD Jimi Saputra

LABUAN BAJO, – Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) menuntut pemerintah pusat segera menghentikan rencana pembangunan ratusan fasilitas pariwisata di Pulau Padar, kawasan konservasi Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur.

Rencana tersebut digagas PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) yang akan membangun 619 unit sarana wisata, terdiri dari 448 vila dan sisanya restoran, gym, spa, hingga kapela pernikahan.

Baca Juga :  AHP Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di STKIP Citra Bakti

Bagi GRD, megaproyek ini adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan ekosistem dan ruang hidup masyarakat setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pembangunan ini akan menghilangkan sifat alamiah TNK, mengancam keberadaan komodo, dan memukul pendapatan warga akibat privatisasi,” kata Ketua Komite Pusat GRD, Jimi Saputra, kepada Liputan Flores, Minggu, 10 Agustus 2025.

Baca Juga :  Melki Laka Lena Bersama Keluarga Melakukan Ziarah Ke Tanah Suci

Ancaman Ekologi dan Ekonomi Lokal

Menurut Jimi, TNK adalah kawasan konservasi yang seharusnya dijaga ketat. Mayoritas masyarakat Manggarai Barat bergantung pada pariwisata berbasis alam.

Jika Pulau Padar dikomersialkan penuh, ia khawatir akan terjadi degradasi habitat komodo yang selama ini menjadi daya tarik utama wisata NTT.

Berita Terkait

PELNI Gratiskan Pengiriman Bantuan Bencana Sumut dari Seluruh Indonesia
Vox Point Sikka Gelar Lomba Menulis Pesan Natal untuk Pemimpin, Dorong Generasi Muda Lawan Budaya Instan Digital
TPP ASN Dipangkas, Pemerintah dan PGRI Cari Titik Tengah Kebijakan
Camat Ile Boleng Ajak Guru Jaga Soliditas, pada HUT ke-80 PGRI & HGN 2025
Tiga Sekolah di Ngalupolo Rayakan Hari Guru, Bahas Pendidikan Karakter dan Edaran Bupati
Paus Leo XIV Tunjuk RD Yohanes Hans Monteiro sebagai Uskup Larantuka yang Baru
Romo Yohanes Hans Monteiro Diumumkan sebagai Uskup Baru Larantuka, Dr. Karolus Karni Lando Ungkap Tanda-Tanda Sebelumnya
Honor BA dan PMO Belum Dibayar Sejak Oktober, Blasius Rinda Desak Kemenkop Bertanggung Jawab atas Mandeknya Hak Tenaga Lapangan KDMP di NTT
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Kamis, 4 Desember 2025 - 22:02 WITA

PELNI Gratiskan Pengiriman Bantuan Bencana Sumut dari Seluruh Indonesia

Minggu, 30 November 2025 - 21:47 WITA

Vox Point Sikka Gelar Lomba Menulis Pesan Natal untuk Pemimpin, Dorong Generasi Muda Lawan Budaya Instan Digital

Jumat, 28 November 2025 - 17:25 WITA

TPP ASN Dipangkas, Pemerintah dan PGRI Cari Titik Tengah Kebijakan

Selasa, 25 November 2025 - 18:22 WITA

Camat Ile Boleng Ajak Guru Jaga Soliditas, pada HUT ke-80 PGRI & HGN 2025

Sabtu, 22 November 2025 - 22:04 WITA

Paus Leo XIV Tunjuk RD Yohanes Hans Monteiro sebagai Uskup Larantuka yang Baru

Sabtu, 22 November 2025 - 20:55 WITA

Romo Yohanes Hans Monteiro Diumumkan sebagai Uskup Baru Larantuka, Dr. Karolus Karni Lando Ungkap Tanda-Tanda Sebelumnya

Jumat, 21 November 2025 - 10:36 WITA

Honor BA dan PMO Belum Dibayar Sejak Oktober, Blasius Rinda Desak Kemenkop Bertanggung Jawab atas Mandeknya Hak Tenaga Lapangan KDMP di NTT

Kamis, 20 November 2025 - 19:54 WITA

Komite Pusat GRD Gelar Aksi Besar di Manggarai, Desak Pemerintah Bongkar Mafia BBM dan Atasi Kelangkaan

Berita Terbaru