FLOTIM, – Pemerintah kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menandatangani Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal Nasional di Larantuka, Kamis (6/11).
Langkah ini menjadi simbol perjuangan menuju kebijakan fiskal nasional yang lebih adil dan berkeadilan antar daerah.
Penandatanganan memorandum tersebut disaksikan langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursa Sarnubi, S.E., dan menjadi puncak acara Seminar Keadilan Fiskal Nasional, dengan tema ‘Revitalisasi Prinsip Keadilan dan Keberimbangan dalam Kebijakan Fiskal Nasional’.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketimpangan Fiskal Masih Jadi Masalah Utama
Isu utama yang diangkat dalam seminar ini adalah ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini dianggap belum berpihak pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah seperti NTT.
“Kita hadir di sini bukan untuk meratapi keadaan, tetapi sebagai subjek yang sadar akan hak-hak konstitusional kita sebagai bagian dari NKRI,” Ungkap Antonius Doni Dihen, Bupati Flores Timur sekaligus Koordinator Wilayah APKASI NTT.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
