Dari pemerintah pusat, Dr. Purwanto dari Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa perubahan mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) mengikuti visi efisiensi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sedangkan Ika Retna Wulandari dari Bappenas menegaskan pentingnya sinergi antara perencanaan dan penganggaran daerah agar selaras dengan RPJMN 2025–2029.
Tiga Isi Pokok Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal Nasional
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ideologi Fiskal : Kebijakan fiskal nasional harus berlandaskan semangat gotong royong dan keadilan sosial.
Prinsip Keadilan : Kebijakan fiskal tidak boleh memperlebar kesenjangan antar daerah.
Komitmen Perjuangan: Memorandum ini akan dibawa ke Jakarta untuk diperjuangkan bersama APKASI.
Penandatanganan memorandum oleh bupati dan wakil bupati dari Flores Timur, Sikka, Lembata, Malaka, TTS, Kupang, dan Sumba menandai awal gerakan daerah timur untuk menuntut kebijakan fiskal yang lebih adil dan berimbang.
Memorandum ini menjadi tonggak perjuangan daerah dalam memperjuangkan keadilan fiskal di Indonesia.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
