PMKRI Maumere Soroti, Kebijakan Pemerintah dan Aparat Kepolisian

Avatar photo

- Redaksi

Senin, 1 September 2025 - 16:51 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Niko Sanggu Editor : Redaksi Dibaca 227 Kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PMKRI Maumere Gelar Aksi Tolak kebijakan kenaikan tunjangan rumah DPR

PMKRI Maumere Gelar Aksi Tolak kebijakan kenaikan tunjangan rumah DPR

MAUMERE, – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere mengeluarkan pernyataan sikap keras menanggapi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan tindakan represif aparat kepolisian.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua PMKRI, Fabianus Rowa, pada Senin, 1 September 2025.

​Menurut Fabianus, serangkaian kebijakan pemerintah, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengesahan UU TNI No. 3 Tahun 2025, telah memperparah masalah ekonomi masyarakat dan mengancam kedaulatan sipil.

“Terlalu banyak janji pemerintah yang tidak realistis,” tegasnya, menyoroti ironi kenaikan gaji DPR yang drastis di tengah kesulitan masyarakat.

​Gerakan Kemasyarakatan (Germas) Rito Naga juga menyoroti tindakan represif aparat kepolisian yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (Ojol) pada 28 Agustus 2025.

Baca Juga :  Membangun Sinergi, Kapolres Ende Silaturahmi ke Muhammadiyah

“Ini adalah bukti nyata bahwa jargon Polri sebagai institusi humanis hanyalah omong kosong,” kata Naga.

Ia mendesak agar kekerasan terhadap demonstran dihentikan dan seluruh pihak yang bertanggung jawab diusut tuntas.

Berita Terkait

Gempa Dangkal Guncang Flores Timur, Puluhan Rumah di Adonara Timur Rusak
Prosesi Bahari Tuan Meninu di Larantuka, Tradisi Sakral Jumat Agung yang Mendunia
Remaja Masjid di Larantuka Dirikan Posko Gratis untuk Peziarah Semana Santa, Wujud Toleransi Nyata
Wabup Flores Timur Buka Festival Pune Lewo di Ile Boleng, Dorong Pariwisata dan UMKM
Uskup Larantuka Angkat 3 Deken Wilayah 2026–2031, Perkuat Pelayanan Pastoral
Polemik Putusan PN Labuan Bajo: Dugaan Tanah Negara Disahkan Jadi Milik Pribadi di Golo Karangan
Pius Payong, Seniman Adonara yang Sulap Limbah Jadi Karya dan Dirikan Taman Baca Gratis
Majelis Hakim PN Labuan Bajo Disorot, Tanah Negara di Keranga Diduga Berubah Jadi Milik Perorangan
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 13:11 WITA

Menanti Kebangkitan Sepak Bola NTT Lewat Piala Gubernur Liga 4 ETMC 2026 di Flores Timur

Rabu, 1 April 2026 - 07:59 WITA

Menakar Nalar Lonn Segi ; Antara Kritik Intelektual dan Drama Privasi

Rabu, 11 Maret 2026 - 19:02 WITA

Ketika Dapur Kupang Tercekik Gas, Alarm Keras Kemandirian Energi NTT

Minggu, 8 Februari 2026 - 18:52 WITA

Pena pisau bedah ; “Kebusukan Para penguasa”

Sabtu, 7 Februari 2026 - 18:59 WITA

Tragedi Pendidikan di Ngada dan Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Miskin

Selasa, 23 Desember 2025 - 21:22 WITA

Natal, Nurani Sosial, dan Tanggung Jawab Kemanusiaan Menyongsong 2026

Selasa, 21 Oktober 2025 - 08:06 WITA

Ketika Ibu Melahirkan Tanpa Dokter Anestesi, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Jumat, 17 Oktober 2025 - 12:52 WITA

Menimbang Ulang Ambisi Bapak Presiden Prabowo Terbitkan Perpres tentang Olah Sampah Jadi Energi

Berita Terbaru