Sikap Pemda yang terus menghindar semakin menegaskan satu hal: ada kepentingan besar yang sedang mereka lindungi. Apakah proyek ini sudah terlalu dalam melibatkan elite-elite lokal dan investor besar sehingga suara rakyat tak lagi penting?
Lebih dari itu, diamnya Pemda hanya memperpanjang ketidakpastian. Jika pemerintah daerah sendiri tak mampu bersikap, siapa yang bisa rakyat percaya?
Penolakan terhadap proyek panas bumi ini tak hanya ditujukan kepada Pemda Ende, tetapi juga kepada pemerintah pusat. PMKRI secara tegas meminta Menteri ESDM mencabut Surat Keputusan yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kepastian. Jika Pemda tak bersikap, masyarakat akan terus hidup dalam ketidakpastian dan ancaman,” kata Erlan.
Ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan demi proyek besar, pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang benar-benar memegang kendali atas tanah ini?
Apakah Ende akan terus menjadi korban proyek yang diklaim sebagai “pembangunan,” tetapi justru mengancam kehidupan warganya?
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
