Skema ini dipandang lebih mudah dipahami dan dapat menjaga keseragaman publikasi angka di lapangan.
“Formula pengurangan 50 persen ini kemungkinan dilakukan melalui pengurangan bulan. Dengan demikian publikasi keluar seragam, dan semua pihak berada pada informasi yang sama,” katanya.
Senada, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Frederick Ama Boleng, menuturkan bahwa perubahan jumlah pegawai akibat pensiun, mutasi, maupun penambahan formasi menjadi pertimbangan penting dalam menghitung ulang total belanja pegawai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah (KKD) menuntut penyesuaian agar ruang fiskal bagi program prioritas tidak tergerus.
DPRD Flores Timur menyatakan bahwa pemangkasan TPP merupakan keputusan yang berat, namun strategis untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.
Dewan meminta pemerintah merancang skema implementasi yang proporsional dan mempertimbangkan keadilan bagi pegawai dengan beban kerja tinggi, terutama tenaga pendidik.
DPRD juga membuka ruang evaluasi jika penerapan kebijakan ini menimbulkan dampak yang tidak sesuai tujuan awal.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
