Klaim Malaysia kerap merujuk pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) 2002 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Capt. Hakeng menegaskan, putusan itu hanya menyangkut kepemilikan dua pulau dan tidak menetapkan batas maritim di sekitarnya, sehingga tidak relevan untuk mengklaim Ambalat.
Diplomasi ‘Peaceful Assertiveness’ ala Prabowo
Meski tensi meningkat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak menginginkan konflik terbuka dengan Malaysia. Sikap ini dipandang sebagai penerapan prinsip peaceful assertiveness—tegas menjaga kedaulatan namun mengedepankan dialog.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pak Presiden sadar bahwa hubungan diplomatik yang stabil lebih bernilai jangka panjang, apalagi dengan negara serumpun,” kata Hakeng.
Opsi Kerja Sama, Joint Development Authority
Salah satu opsi yang mengemuka adalah pembentukan Joint Development Authority (JDA) untuk mengelola potensi sumber daya bersama tanpa mengorbankan posisi hukum. Ide ini sempat dibahas Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Juni 2025.
Menurut Hakeng, JDA dapat menjadi solusi win-win jika dirancang transparan dan adil. Namun, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan perjanjian agar tidak melemahkan posisi Indonesia di masa depan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
