Lembaga hukum maupun lembaga politik, kata dia, harus mampu menjaga independensi, keadilan dan kepercayaan publik.
Ia menilai kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik tersebut harus didasarkan pada fakta dan disampaikan secara bertanggung jawab.
“Kritik tetap diperlukan, tetapi harus berdasarkan bukti. Jangan sampai kritik justru dibangun dari informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apresiasi terhadap sejumlah capaian Jokowi
Karolus mengaku tidak melihat kepemimpinan Jokowi sebagai sesuatu yang tanpa kekurangan. Namun, ia menilai kontribusi dan capaian pemerintahannya juga perlu ditempatkan secara proporsional dalam penilaian sejarah politik Indonesia.
Salah satu hal yang diapresiasinya adalah pendekatan Jokowi yang dinilai relatif dekat dengan masyarakat serta perhatian terhadap pembangunan dan pemerataan infrastruktur.
Ia mencontohkan kebijakan BBM Satu Harga yang mulai dicanangkan pemerintah di Papua pada 2016. Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya mengurangi kesenjangan harga energi di wilayah terpencil.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
