Gubernur NTT Melki Laka Lena Tegaskan Perang Terbuka Lawan TPPO dan PMI Ilegal

Avatar photo

- Redaksi

Kamis, 7 Agustus 2025 - 07:30 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Arkadeus Aku Suka Editor : Redaksi Dibaca 706 Kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deklarasi pencegahan dan pemberantasan PMI Ilegal dan TPPO di NTT

Deklarasi pencegahan dan pemberantasan PMI Ilegal dan TPPO di NTT

KUPANG, LIPUTANFLORES.COM|Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan perang terbuka terhadap praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam Deklarasi Bersama Pencegahan dan Pemberantasan PMI Ilegal dan TPPO di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (6/8/2025).

Baca Juga :  Desa Wolotopo Resmi Menjadi Desa Cantik 2025, Bupati Ende Dorong Pemanfaatan Data

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Irjen Pol. Dwiyono, S.I.K., M.Si., unsur Forkopimda Provinsi NTT, para kepala daerah, serta sejumlah elemen masyarakat sipil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masalah TPPO dan PMI ilegal adalah luka kemanusiaan. Bukan hanya soal hukum, tapi pelanggaran terhadap martabat manusia. Kami di NTT sudah terlalu sering kehilangan anak-anak terbaik karena sindikat perdagangan orang,” tegas Melki.

Baca Juga :  Flores Timur Siapkan Izin Usaha Arak Tradisional, Respons Aksi Mahasiswa

NTT tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus TPPO dan PMI ilegal tertinggi di Indonesia. Banyak warga yang tergiur janji manis dan akhirnya terjebak dalam penderitaan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan nyawa.

Berita Terkait

BEM dan BLM Uniflor Ende Salurkan Bantuan Sembako untuk Lansia Korban Gempa di Mukusaki
Garda Pemuda Gibran Ende Sebut Pemimpin Kerja Nyata Jadi Kebutuhan Indonesia Saat Ini
Pengadaan 700 Sapi Dipangkas Jadi 150 Ekor, PRIMA Flores Timur Ingatkan Risiko Hukum
Kementerian Kelautan dan Perikanan Survei Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Waka, Ende
Polisi Kantongi Ciri-ciri Pelaku Penembakan 3 ASN di Jayawijaya, 50 Personel Dikerahkan untuk Pengejaran
Dana Gempa Flores Rp 200 Miliar Sudah Cair, Warga Pengungsian Masih Keluhkan Minimnya Bantuan Logistik
Krisis Air Minum Ancam Sejumlah Wilayah di Sikka, DPRD Desak Bupati Segera Ambil Langkah Cepat
Polres Ende Dirikan Tenda Darurat di SDK Pu’ubheto, Pastikan Siswa Tetap Belajar Pascagempa
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 07:09 WITA

Papua Tidak Butuh Lebih Banyak Korban Jiwa, Negara Harus Hadir Sebelum Rakyat Menjadi Korban

Kamis, 10 September 2026 - 23:25 WITA

Siklus Kekerasan di Papua Terus Berulang, Efektifkah Strategi Keamanan Pemerintah Prabowo

Kamis, 10 September 2026 - 14:43 WITA

Tiga ASN dan CPNS Tewas Ditembak Saat Salurkan Bantuan di Jayawijaya, Dua Korban Berasal dari NTT

Selasa, 8 September 2026 - 19:16 WITA

Terpilih Jadi Ketum PBNU, Gus Kikin Diharapkan Dorong Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Maritim

Kamis, 5 Maret 2026 - 10:51 WITA

Siap Layani Masyarakat, PELNI Kerahkan 55 Kapal dan 751 Ribu Tiket untuk Angkutan Lebaran 2026

Minggu, 1 Maret 2026 - 08:19 WITA

Sengketa Tanah Keranga Labuan Bajo Inkracht, Santosa Kadiman dkk Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Pemalsuan Surat

Sabtu, 21 Februari 2026 - 12:58 WITA

Vape Mengandung Narkoba Marak, Capt. Hakeng: Pelaut Bisa Jadi Korban Tak Sadar dan Terancam Pidana serta Karir Kandas

Selasa, 17 Februari 2026 - 08:37 WITA

UGM Beri Perlindungan Ketua BEM Tiyo Ardianto Usai Teror WhatsApp dan Dugaan Penguntitan

Berita Terbaru