Honor BA dan PMO Belum Dibayar Sejak Oktober, Blasius Rinda Desak Kemenkop Bertanggung Jawab atas Mandeknya Hak Tenaga Lapangan KDMP di NTT

Ia menjelaskan bahwa BA berperan vital sebagai pendamping, penggerak, sekaligus penghubung antara pengurus KDKMP dan masyarakat di setiap pelosok desa. Sementara PMO memegang fungsi koordinasi dan manajemen lapangan agar target program dapat tercapai secara terukur.

Blasius menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, mengingat KDMP merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo dalam mendorong penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.

“Kalau KDMP diklaim sebagai program prioritas nasional, maka Kementerian Koperasi harus memastikan sistem pembiayaan berjalan lancar. Jangan sampai tenaga lapangan dibiarkan bekerja tanpa kepastian hak,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi, harus segera mengambil langkah cepat, sistematis, dan transparan untuk menyelesaikan masalah ini.

Menurutnya, tidak ada alasan yang dapat membenarkan keterlambatan honor selama berbulan-bulan, apalagi bagi tenaga yang bekerja melayani masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya