Honor BA dan PMO Belum Dibayar Sejak Oktober, Blasius Rinda Desak Kemenkop Bertanggung Jawab atas Mandeknya Hak Tenaga Lapangan KDMP di NTT

“Kami mendesak Menteri Koperasi untuk turun tangan langsung. Jangan hanya bicara di pusat, sementara orang-orang yang menjalankan program di desa dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Ini mencoreng wajah pemerintah di mata masyarakat NTT,” kata Blasius.

Blasius juga meminta Dinas Koperasi NTT bersikap terbuka dan tidak menutup-nutupi persoalan alur anggaran yang menjadi penyebab keterlambatan.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa keberhasilan program sebesar KDMP tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh perlakuan terhadap para pekerja lapangan.

“Negara tidak boleh menuntut profesionalitas dari BA dan PMO tanpa memberikan keadilan bagi mereka. Bayar hak mereka, berikan kepastian, baru bicara target dan capaian,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi NTT terkait keterlambatan pembayaran honor tersebut.

Halaman : 1 2 3