Honor BA dan PMO Belum Dibayar Sejak Oktober, Blasius Rinda Desak Kemenkop Bertanggung Jawab atas Mandeknya Hak Tenaga Lapangan KDMP di NTT

KUPANG, – Keterlambatan pembayaran honor Business Assistant (BA) dan Project Manager Officer (PMO) di bawah program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) kembali menjadi sorotan.

Sejak mulai bertugas pada Oktober 2025, para BA dan PMO di seluruh Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku belum menerima hak mereka. Padahal, mereka bekerja penuh sebagai ujung tombak implementasi KDMP di tingkat desa, memastikan setiap program berjalan sesuai arahan pemerintah pusat.

Kondisi ini menuai kritik tajam dari tokoh muda NTT, Blasius Ausgarius Rinda, yang menilai bahwa persoalan keterlambatan pembayaran honor menunjukkan lemahnya manajemen Kementerian Koperasi dan UKM bersama Dinas Koperasi NTT sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Menurut Blasius, BA dan PMO bukan sekadar tenaga teknis biasa, tetapi pilar pelaksana program strategis Presiden Prabowo Subianto di sektor pemberdayaan ekonomi desa.

“Bagaimana mungkin program strategis nasional dijalankan dengan serius, kalau ujung tombaknya tidak digaji sejak Oktober? Ini bukan hanya masalah administratif, tapi masalah komitmen negara kepada rakyat yang bekerja untuk negara,” tegas Blasius ketika dikonfirmasi media ini kamis 20 November 2025 melalui sambungan telepon

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya