“Saat ini, publik sedang mengukur seberapa serius kinerja wakil rakyatnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa DPRD bukanlah lembaga aktivis yang hanya bisa berteriak di jalan, melainkan institusi negara dengan legitimasi dan otoritas.
“Mereka bukan demonstran. Mereka adalah 30 legislator terpilih yang wajib membedakan peran mereka dari eksekutif, yang kini dipimpin oleh Bupati Tote dan Wakil Bupati Domi Mere,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seruan ini juga disertai kritik terhadap potensi konflik kepentingan di tubuh DPRD sendiri.
Marianus meminta agar anggota dewan tidak sekadar membahas proyek demi akomodasi politik di daerah pemilihan masing-masing.
“Sudah saatnya, DPRD Ende mengetatkan ikat pinggang dan memperkuat tupoksi mereka. Jangan hanya jadi bagian dari sistem yang permisif,” tegasnya.
Ia juga menyerukan agar sinergi antara DPRD dan Pemkab tidak dicederai oleh sensitivitas politik yang berlebihan.
“Kalau DPRD merespons desakan ini, jangan dianggap sebagai serangan terhadap eksekutif. Justru itu bukti bahwa DPRD menjalankan kontrol dengan benar,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
