Tragedi Ojol Dilindas Brimob di Jakarta, PMKRI Ende Kritik Keras Polri, Tuntut Evaluasi Nasional

Oknum pelaku harus dihukum tegas, dan keluarga korban dijamin santunan hidup layak.

Diperlukan evaluasi total tubuh Polri agar benar-benar kembali pada fungsi melindungi rakyat.

Tragedi Pejompongan bukan insiden terisolasi. Laporan tahunan lembaga hak asasi manusia menempatkan Polri sebagai institusi dengan aduan kekerasan terbanyak.

Dari penggunaan peluru karet berlebihan hingga tindak represif seperti ini, publik kian meragukan komitmen reformasi Polri.

Para pakar hukum menilai, tanpa evaluasi menyeluruh, kasus-kasus serupa akan terus berulang.

“Ini bukan sekadar soal oknum, tapi soal sistem yang membiarkan impunitas,” kata salah satu pengamat kepolisian.

Gelombang protes kini bermunculan di berbagai kota. Aktivis HAM, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas ojek online mendesak transparansi investigasi dan sanksi tegas pada pelaku.

Tragedi ini, selain merenggut nyawa, juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat yang seharusnya menjadi pelindung.

Halaman : 1 2