Transformasi Festival Jelajah Maumere, Bupati Sikka Dorong Masuk Agenda Nasional

Avatar photo

- Redaksi

Kamis, 18 September 2025 - 07:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Niko Sanggu Editor : Redaksi Dibaca 228 Kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Festival Jelajah Maumere

Festival Jelajah Maumere

MAUMERE, – Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, secara resmi membuka Festival Jelajah Maumere (FJM) di Lapangan Umum Kota Baru, Maumere.

Acara yang berlangsung selama empat hari hingga Sabtu (20/9) ini, kini menghadapi tantangan baru: melangkah dari seremoni lokal menjadi agenda pariwisata nasional.

Strategi Transformasi FJM, Membangun Ikon Pariwisata Sikka

Dalam pidato pembukaannya, yang disampaikan pada Kamis,(17/9/2025) malam.

Bupati Juventus secara eksplisit menargetkan FJM untuk masuk ke dalam program Kharisma Event Nusantara (KEN). Program unggulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini bertujuan mengkurasi festival-festival terbaik di Indonesia guna menarik wisatawan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Baca Juga :  RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Jalin Kerja Sama dengan RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka

Untuk mencapai target ini, Bupati memberikan beberapa poin penting. Ia menekankan bahwa FJM harus memiliki konsistensi tema dan ikon yang kuat.

“Harus ada ikonik, sehingga kalau kita bicara FJM langsung melekat dengan ikon kita,” tegasnya.

Ikon ini, menurutnya, harus dirumuskan melalui diskusi terbuka dengan semua pemangku kepentingan, dari sektor pariwisata hingga kebudayaan.

Baca Juga :  ETMC 2025 Batal di Ende, PMKRI Soroti Ketidaksiapan Anggaran dan Potensi Pelanggaran Hukum

Berita Terkait

Bentrokan Narasaosina-Waiburak di Flores Timur Kembali Pecah, 1 Warga Tewas dan 3 Terluka
Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Avanza di Jalan Trans Maumere-Larantuka, Polisi Masih Selidiki Penyebab Kecelakaan
PMKRI Ende Tolak Rencana Pembangunan Indomaret di Nangaroro, Soroti Nasib UMKM dan Transparansi Kebijakan
Dua Imam Baru Disambut Adat Lamaholot dan Tarian Hedung, Resmi Bertugas di Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng
Pemkab Ende Percepat Program Strategis Nasional, 278 Koperasi Merah Putih hingga 75 Dapur MBG Disiapkan
Rekonsiliasi Tahap II Konflik Lewonara dan Dusun Bele Digelar, Pemkab Flores Timur Dorong Perdamaian Permanen
Pembongkaran Lapak di Pasar Alok : Ibu Yasinta Sebut Pembongkaran Secara Brutal dan Tidak Adil, Lapak Kami Diinjak Dihancurkan
Sambut Libur Sekolah, PELNI Berikan Diskon Tarif Tiket Kapal Hingga 30 Persen
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 13:59 WITA

Bentrokan Narasaosina-Waiburak di Flores Timur Kembali Pecah, 1 Warga Tewas dan 3 Terluka

Rabu, 15 Juli 2026 - 11:16 WITA

Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Avanza di Jalan Trans Maumere-Larantuka, Polisi Masih Selidiki Penyebab Kecelakaan

Rabu, 24 Juni 2026 - 16:02 WITA

PMKRI Ende Tolak Rencana Pembangunan Indomaret di Nangaroro, Soroti Nasib UMKM dan Transparansi Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 - 08:42 WITA

Dua Imam Baru Disambut Adat Lamaholot dan Tarian Hedung, Resmi Bertugas di Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng

Selasa, 16 Juni 2026 - 21:16 WITA

Pemkab Ende Percepat Program Strategis Nasional, 278 Koperasi Merah Putih hingga 75 Dapur MBG Disiapkan

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:13 WITA

Pembongkaran Lapak di Pasar Alok : Ibu Yasinta Sebut Pembongkaran Secara Brutal dan Tidak Adil, Lapak Kami Diinjak Dihancurkan

Kamis, 4 Juni 2026 - 13:37 WITA

Sambut Libur Sekolah, PELNI Berikan Diskon Tarif Tiket Kapal Hingga 30 Persen

Kamis, 4 Juni 2026 - 08:29 WITA

Pakar Hukum Undana : Jika Terbukti Korupsi, Pengelola Program MBG dari Pusat hingga Daerah Harus Diproses

Berita Terbaru