“Jika belanja pemerintah daerah ditekan, maka pertumbuhan ekonomi lokal tersendat. Anggaran menumpuk di pusat, sementara masyarakat daerah yang dirugikan,” ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kasus Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana keterbatasan fiskal memaksa daerah menaikkan pajak untuk menutup defisit ruang fiskal.
“Belajarlah dari Pati. Jangan biarkan kepala daerah dipaksa menekan rakyat dengan pajak hanya karena transfer fiskalnya menyempit,” tegas AWK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, koreksi besar pada transfer daerah tidak hanya persoalan teknis anggaran, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat.
“Prabowo perlu meninjau ulang sebelum RAPBN 2026 dibahas di DPR RI. Jika tidak, kesenjangan pusat dan daerah semakin lebar,” pungkasnya.
Halaman : 1 2
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
