FLOTIM, – Gelombang reaksi terhadap rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat kini datang dari ujung timur Indonesia.
Sebanyak 22 kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersatu menyuarakan ketidakadilan fiskal yang selama ini mereka rasakan.
Pada 6 November 2025, para bupati dan wali kota se-NTT akan berkumpul di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam acara Seminar Keadilan Fiskal Nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum ini diharapkan melahirkan “Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal Nasional”, yang akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI.
“Ini bukan sekadar soal angka di atas kertas. Ini soal keadilan dan keseimbangan dalam bingkai NKRI,” tegas Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, yang juga Koordinator Wilayah Apkasi NTT.
Anton mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima NTT tidak sebanding dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi di daerah.
“PAD kami kecil, Dana Bagi Hasil (DBH) hampir tidak ada. Tapi alokasi DAU kami hampir sama dengan daerah kaya sumber daya. Ini jelas tidak adil,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
