PPMAN Duga Diskriminasi Polisi dalam Kasus Masyarakat Adat di Sikka

Avatar photo

- Redaksi

Kamis, 20 Maret 2025 - 11:14 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Arkadeus Aku Suka Editor : Redaksi Dibaca 886 Kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua PPMAN Syamsul Alam Agus ketika mendampingi klien di Polres Sikka

Ketua PPMAN Syamsul Alam Agus ketika mendampingi klien di Polres Sikka

LIPUTANFLORES.COM|SIKKA, – Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) menyoroti dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Sikka dalam menangani kasus-kasus yang dilaporkan oleh Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut.

Ketua PPMAN, Syamsul Alam Agus, SH, menyatakan bahwa laporan pidana dari masyarakat adat terkait konflik lahan, perusakan rumah warga, serta tindakan kekerasan sering kali diabaikan oleh aparat kepolisian.

Baca Juga :  Kasatker PJN IV NTT Bergerak Cepat Atasi Longsor Di Wolosambi Lio Timur

Sementara itu, laporan dari pihak PT Krisrama justru ditindaklanjuti dengan cepat dan sigap.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam beberapa kasus, kami juga melihat adanya tindakan represif terhadap warga masyarakat adat yang berjuang mempertahankan hak-haknya,” ujar Syamsul Alam.

Ketimpangan Hukum dan Upaya Investigasi

Baca Juga :  Wabup Flores Timur Tetapkan Status Gempa Beralih ke Masa Transisi Pemulihan

PPMAN menilai praktik ini melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Koordinator PPMAN Bali-Nusa Tenggara, Martin Salu, SH, menegaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus masyarakat adat harus dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak luar.

Berita Terkait

Bentrokan Narasaosina-Waiburak di Flores Timur Kembali Pecah, 1 Warga Tewas dan 3 Terluka
Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Avanza di Jalan Trans Maumere-Larantuka, Polisi Masih Selidiki Penyebab Kecelakaan
PMKRI Ende Tolak Rencana Pembangunan Indomaret di Nangaroro, Soroti Nasib UMKM dan Transparansi Kebijakan
Dua Imam Baru Disambut Adat Lamaholot dan Tarian Hedung, Resmi Bertugas di Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng
Pemkab Ende Percepat Program Strategis Nasional, 278 Koperasi Merah Putih hingga 75 Dapur MBG Disiapkan
Rekonsiliasi Tahap II Konflik Lewonara dan Dusun Bele Digelar, Pemkab Flores Timur Dorong Perdamaian Permanen
Pembongkaran Lapak di Pasar Alok : Ibu Yasinta Sebut Pembongkaran Secara Brutal dan Tidak Adil, Lapak Kami Diinjak Dihancurkan
Sambut Libur Sekolah, PELNI Berikan Diskon Tarif Tiket Kapal Hingga 30 Persen
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 13:59 WITA

Bentrokan Narasaosina-Waiburak di Flores Timur Kembali Pecah, 1 Warga Tewas dan 3 Terluka

Rabu, 15 Juli 2026 - 11:16 WITA

Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Avanza di Jalan Trans Maumere-Larantuka, Polisi Masih Selidiki Penyebab Kecelakaan

Rabu, 24 Juni 2026 - 16:02 WITA

PMKRI Ende Tolak Rencana Pembangunan Indomaret di Nangaroro, Soroti Nasib UMKM dan Transparansi Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 - 08:42 WITA

Dua Imam Baru Disambut Adat Lamaholot dan Tarian Hedung, Resmi Bertugas di Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng

Selasa, 16 Juni 2026 - 21:16 WITA

Pemkab Ende Percepat Program Strategis Nasional, 278 Koperasi Merah Putih hingga 75 Dapur MBG Disiapkan

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:13 WITA

Pembongkaran Lapak di Pasar Alok : Ibu Yasinta Sebut Pembongkaran Secara Brutal dan Tidak Adil, Lapak Kami Diinjak Dihancurkan

Kamis, 4 Juni 2026 - 13:37 WITA

Sambut Libur Sekolah, PELNI Berikan Diskon Tarif Tiket Kapal Hingga 30 Persen

Kamis, 4 Juni 2026 - 08:29 WITA

Pakar Hukum Undana : Jika Terbukti Korupsi, Pengelola Program MBG dari Pusat hingga Daerah Harus Diproses

Berita Terbaru