Kasus Immanuel Ebenezer & KPK, Indonesia Butuh ISO 37001 untuk Hentikan Budaya Suap

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 29 Agustus 2025 - 08:12 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Arkadeus Aku Suka Editor : Redaksi Dibaca 451 Kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, Politisi Perindo

Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, Politisi Perindo

Ia bahkan mendorong pemerintah menargetkan lonjakan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dari 34 menjadi di atas 50 dalam lima tahun — sebuah lompatan yang hanya mungkin jika pencegahan diperkuat.

Lima langkah kunci yang ia soroti:

Penegakan hukum tanpa pandang bulu

Digitalisasi layanan publik untuk menutup ruang tatap muka rawan suap

Transparansi anggaran berbasis teknologi

Kampanye integritas nasional

Audit ISO 37001 berkala di kementerian, BUMN, hingga daerah

Karolus mencontohkan Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini sedang agresif membangun pariwisata dan infrastruktur.

Namun, tanpa standar antisuap, risiko korupsi bisa menghancurkan potensi daerah.

Baca Juga :  Diskon Tiket Kapal PELNI 50 Persen, Kuota Stimulus Ekonomi Terserap 40 Persen dalam 15 Hari

“APBD harus dikelola dengan e-budgeting terbuka, dan semua proyek — dari jalan raya, sekolah, sampai rumah sakit — wajib patuh ISO 37001. Hanya dengan itu masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujarnya.

Kasus Ebenezer menjadi alarm keras, penindakan KPK tak akan pernah cukup bila sistem antisuap tidak dilembagakan.

Jika ISO 37001 dipasang di setiap instansi dengan pengawasan digital dan komitmen kepemimpinan, Indonesia punya peluang realistis menembus skor CPI 50 dalam lima tahun.

Baca Juga :  RPB XXXV AMAN Disambut Meriah oleh Komunitas Adat Saga Lewat Tarian Simo Gemi dan Ritual Adat Tolak Bala

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 15:34 WITA

Pasca-Gempa Flores, Polsek Maurole dan Airud Ropa Bersihkan Puing Rumah Warga Keliwumbu

Rabu, 2 September 2026 - 07:52 WITA

FMNTT Surabaya Salurkan Bantuan Gempa Flores ke Warga Terdampak di Nagekeo

Selasa, 1 September 2026 - 20:30 WITA

Kapolres Ende Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah untuk Siswa SD Inpres Roworena 2 Pascagempa

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 08:24 WITA

Rumah Retak dan Bak Air Pecah, Warga Dobo Sikka Masih Bertahan di Luar Rumah

Kamis, 20 Agustus 2026 - 19:22 WITA

Trauma Healing Polda NTT dan Jatim Pulihkan Pengungsi Gempa di Maukaro

Selasa, 18 Agustus 2026 - 21:58 WITA

Akses Jalan Pascagempa di Ndona Kembali Terbuka, Polres Ende Gerak Cepat Bantu Warga

Selasa, 18 Agustus 2026 - 21:46 WITA

Ganjar Pranowo Kunjungi Warga Terdampak Gempa di Dhawe, Bawa Bantuan dan Tim Medis

Selasa, 18 Agustus 2026 - 10:21 WITA

Pasca Gempa, Warga Ulu Pulu 1 Mengaku Belum Terima Bantuan: “Pak Presiden Prabowo, Jangan Lupa Kami”

Berita Terbaru