Ia menilai Hari Maritim tidak boleh berhenti pada seremoni atau sekadar mengenang heroisme masa lalu. Momentum ini harus menjadi cermin reflektif bagi kebijakan masa kini. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya membangun tol laut, pelabuhan besar, atau memperkuat armada pertahanan. Lebih penting adalah menghadirkan kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari nelayan kecil. Subsidi bahan bakar yang tepat sasaran, akses kredit yang adil, penguatan koperasi nelayan, hingga jaminan harga ikan yang stabil perlu diwujudkan sebagai langkah konkret.
Tanpa itu semua, jargon “Poros Maritim Dunia” hanya akan menjadi retorika tanpa substansi. Capt. Hakeng juga mengingatkan bahwa laut memiliki makna filosofis yang lebih dalam, bukan hanya soal peta dan kapal. Laut adalah simbol kehidupan dan keterhubungan, sementara nelayan adalah penjaga pertama simbol itu. “Jika mereka terpinggirkan, maka ruh kemaritiman bangsa ikut meredup,” ujarnya.
Menurut Capt. Hakeng, kesejahteraan nelayan harus menjadi fondasi utama pembangunan maritim. Sebab maritim tidak semata urusan geopolitik atau ekonomi, tetapi urusan manusia yang menggantungkan hidup pada gelombang dan hasil laut. Karena itu, Hari Maritim bukan hanya soal simbol nasionalisme, melainkan juga panggilan moral untuk menghadirkan keadilan bagi mereka yang berada di garis depan. “Kedaulatan tidak berhenti di batas terluar, tetapi juga hadir di wajah nelayan yang berjuang di tengah ombak demi sesuap nasi,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT



Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe




