Pemprov NTT Bahas Dampak Batas 30 Persen Belanja Pegawai, Pengurangan P3K Jadi Opsi Terakhir

Dalam paparannya, Pemprov NTT mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain menurunkan proporsi belanja pegawai tanpa mengganggu pelayanan publik, menghitung dampak pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta merumuskan kebijakan alternatif yang berkelanjutan untuk memperluas ruang fiskal.

Pemprov NTT menyebutkan opsi pengurangan sekitar 9.089 P3K di lingkup provinsi hanya dijadikan skenario pembanding. Langkah tersebut dinilai berisiko menimbulkan dampak sosial, gangguan pelayanan publik, serta konsekuensi politik.

Sebagai langkah awal, pemerintah provinsi akan menempuh jalur konsultasi dengan pemerintah pusat melalui penyusunan kajian fiskal komprehensif. Pemprov juga berencana mengajukan penyesuaian persentase belanja pegawai atau skema afirmasi masa transisi melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

Selain itu, pemerintah provinsi mengusulkan peninjauan kembali skema Dana Alokasi Umum (DAU), termasuk kemungkinan penambahan alokasi dalam bentuk block grant maupun pengaktifan kembali DAU specific grant untuk P3K.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya