“Kita harus merespons ini secara bersama-sama dan menyiapkan argumentasi yang kuat agar ada solusi yang adil bagi daerah,” ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
URL berhasil dicopy
Pemprov NTT dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
“Kita harus merespons ini secara bersama-sama dan menyiapkan argumentasi yang kuat agar ada solusi yang adil bagi daerah,” ujarnya.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
