Ende Tak Kekurangan Orang Pintar, Mengapa Rakyat Masih Tertinggal?

Karena itu, peringatan Hari Kemerdekaan semestinya menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas pemerintahan daerah. Penegakan hukum harus mampu melepaskan diri dari stigma “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Hukum memperoleh wibawanya bukan karena kerasnya sanksi, melainkan karena keadilan diterapkan tanpa pandang bulu.

Demikian pula politik lokal. Politik tidak boleh dipersempit menjadi arena perebutan jabatan dan transaksi kepentingan. Max Weber mengingatkan bahwa politik adalah panggilan moral yang menuntut tanggung jawab etis atas setiap keputusan yang diambil. Jabatan publik bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Karena itu, proses penyusunan kebijakan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara nyata. Tokoh adat, tokoh agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, perempuan, hingga kelompok rentan perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar pelengkap legitimasi.

Hal ini menjadi semakin penting ketika Ende sedang menghadapi berbagai agenda strategis, mulai dari pengembangan energi panas bumi (geotermal), penguatan Koperasi Desa Merah Putih, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga berbagai program prioritas pemerintah pusat dan daerah.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya